Kepala Bakorwil Pamekasan Dr Alwi MHum saat menyampaikan sambutan pada Rapat Sinkronisasi dan Fasilitasi Forkopimda dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Melalui Investasi di Madura.
Surabaya, Bhirawa
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Pamekasan Dr Alwi Mhum menegaskan pihaknya kini sedang fokus menyelesaikan tiga pekerjaan rumah (PR) yang diberikan gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Kami saat ini sedang mencari jalan mempercepat penyelesaian tiga PR yang diberikan ibu gubernur yakni meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan kesejahteraaan masyarakat Madura dan memangkas kesenjangan,” kata Alwi kepada Bhirawa, Minggu (17/11) kemarin.
Menurut Alwi, Pemerintah Provinsi Jatim menggunakan strategi pendekatan kewilayahan dalam menuntaskan beberapa persoalan pembangunan. Dalam konteks inilah jelas Alwi, keberadaan Bakorwil menjadi menemukan urgensinya.
“Khusus Madura, Ibu Gubernur sendiri yang akan memimpinnya. Terbukti begitu dilantik, ibu langsung kumpulkan bupati se Madura untuk melakukan sinkronisasi pembangunan,” jelas Alwi. Hal tersebut tentu harus direspon serius keempat Pemda yang ada di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan.
“Sesuai tupoksi kami sebagai fasilitator, maka kami akan memfasilitasi keempat pimpinan daerah di Madura serta menjamin menjamin agar kebijakan ibu gubernur khususnya untuk di Madura bisa berjalan,” jelas Alwi lagi.
Salah satu upaya yang dilakukan, jelas Alwi adalah dengan menggelar Rapat Sinkronisasi dan Fasilitasi Forkopimda dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di melalui investasi di Madura, 21- 22 November 2019.
Dalam forum yang dilangsungkan di Surabaya tersebut menghadirkan pelaku usaha, akademisi, birokrasi dan Forkopimda birokrasi.
“Kami ingin mendengarkan apa yang sesungguhnya diinginkan para investor ketika ingin masuk di Madura,” kata Alwi.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim bidang investasi Turino Junaedy mengingatkan pemerintah daerah umumnya tidak siap berhadapan dengan investor.
“Berhadapan dengan investor itu semua harus disiapkan. Bukan semuanya masih mentah,” kata Turino. Banyak Investor yang bingung ketika ditawari untuk berinvestasi di Indoensia.
“Rata-rata yang ditawarkan masih tidak jelas. Padahal yang namanya investor itu orang yang banyak uang dan tidak ingin repot-repot lagi. Semua harus jelas, status tanah, studi kelayakannya dll sudah harus jelas,” jelas Turino.
Secara khusus, Turino yang juga Ceo Sun Group ini juga mengkritik kebiasaaan mengingatkanpemerintah daerah yang lebih senang wisata Mou dibanding mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan seorang investor.
“Seoalah-olah kalau sudah Mou itu sudah berprestasi,” jelasnya sambil geleng-geleng kepala.
Turino Junaedi mengatakan, sejauh ini masih banyak kendala yang dirasakan oleh investor lokal dalam menanamkan investasi mereka di wilayah Jatim. Ada beberapa kebijakan pemerintah daerah (Pemda) setempat yang tidak pro terhadap investor. Akibatnya, investor menjadi ragu dan menahan investasi mereka. Padahal potensi Jatim cukup besar untuk bisa menarik investor masuk.
“Masih banyak sekali kebijakan yang diluarkan oleh pemerintah daerah yang tidak pro investor. Misalkan izin yang berbelit dan lama. Kami minta Pemda mulai terbuka dan lebih perhatian kepada investor lokal dengan memberikan layanan khusus, seperti kemudahan perizinan,” ujar Turino Junaidi.
Pemerintah, ujarnya, harus lebih pro pada investor. Karena langkah ini akan memicu gairah pengusaha untuk berlomba-lomba membesarkan dan mengembangkan industrinya di wilayah Jatim. Dan pastinya hal ini akan berdampak positif terhadap kuatnya kinerja industri tanah air. [why]
