Rakor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Lintas Selatan diwilayah Bakorwil V Jember, Selasa (3/3/2020).
Bakorwil V Jember menggelar monitoring evaluasi (Monev) dan sosialiasi Peraturan Presiden (PerPres) Nomer 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi Gerbang Kertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) dan Kawasan Lingkar Wilis diwilayah Jawa Timur Bagian Timur, Selasa (3/3/2020) siang.
Hadir dalam rakor tersebut Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Jember Estu Hari Subagyo, Bapeda Jatim, Dinas PUPR Jatim dan Yuliansyah dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BPBJN) VIII Surabaya.
Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo mengatakan, Jawa Timur diharapkan oleh Presiden sebagai penyokong utama pembangunan ekonomi secara nasional, karena Jawa Timur mendapat dukungan anggaran APBN sebesar 21%.
Atas kebijakan itu, Jawa Timur didorong untuk membuat program sebanyak-banyaknya sehingga terbutlah PerPres No.80 tahun 2019. “Ada 218 proyek dengan nilai investasi Rp.294, 34 Triliun yang telah diprogramkan Jawa Timur yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD dan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Pemerintah dimungkinkan tidak mampu membiayai semua proyek, sehingga Presiden berharap investorlah yang akan membiayai semua kegiatan dengan cara KPBU. Pertanyaannya, apakah didaerah paham tentang KPBU? Jika belum paham, kami bersama Bappeda akan melakukan sosialiasi terkait KPBU ke daerah (wilayah Bakorwil V Jember) terkait tahapan-tahapan hingga model pelelangannya, dan kabupaten/kota dapat menghitung sendiri,” ujar Tjahjo kemarin.
Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Sulehan dari Bappeda Pemprov Jawa Timur. Menurut Sulehan, ada tiga prioritas utama terkait percepatan pembangunan kawasan. Yakni kawasan Gerbang Kertasusila plus, kawasan Bromo Tengget Semeru (BTS) terintegtasi wilayah selingkar Ijen, Kawasan Selingkar Wilis (KSW) terintegrasi dengan jalur lintas selatan di Jawa Timur.
“Tiga prioritas utama tadi diharapkan dapat menunjang percepatan ekonomi disekitar kawasan dan mengungkit pertumbuhan ekonomi diwilayah tapal kuda dan wilayaj lintas selatan Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Dalam PerPres Nomor 80 tahun 2019 tertuang 218 proyek dengan nilai investasi Rp.294,34 Triliun. Secara proporsional,dalam 218 proyek tersebut, 15% atau 110 proyek di danai oleh APBN dan APBD dan sisanya 85% didanai oleh beberapa sumber pendanaan baik BUMN, BUMD KPBU dan peran swasta. ” Peran dan keterlibatan swasta dalam proyek ini sangat diharapkan,” ungkapnya.
Dari 218 proyek, difokuskan pada tiga sasaran. Yakni proyek pembangunan infrastruktur sebanyak 138 proyek dengan nilai investasi Rp200,50 Triliun, pembangunan ekonomi sebanyak 67 proyek dengan nilai investasi Rp.92,57 Triliun dan Sumberdaya Manusia (SDM) sebanyak 13 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp1,27 Triliun.
“Rekapitulasi proyek untuk pengembangan kawasan BTS dan integrasi Ijen dan kawasan selingkar Wilis dan jalan lintas selatan juga difokuskan pada infra struktur, Ekonomi dan SDM. Hal ini untuk menunjang percepatan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat yang ada dilintas selatan,” tandasnya pula.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur-Estu Hari Subagyo mendukung terbitnya PerPres No.80 tahun 2019. Karena dengan adanya percepatan pembangunan ekonomi Gerbang Kertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) dan Kawasan Lingkar Wilis, Jawa Timur akan menjadi jalur perekonomian nasional dan dunia.
“Jawa Timur itu seksi, dan menjadi rujukan nasional. Jika PerPres Nomor 80 Tahun 2019 diterapkan dan pembangunan ketiga sektor berjalan dengan baik, akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional,” ujar Estu.
Jawa Timur kata Estu merupakan kawasan ekonomi berbasis industri, kawasan manufactur, agropolitan dan minapolitan. “Jika PerPres jalan, pembangunan infrastrukutr sebagai koneksitas antar daerah terkoneksi, saya yakin kedepan Jawa Timur akan menjadi pintu perdagangan Indonesia timur Jawa Timur,” pungkasnya. [efi]
