Balitbang Bahas Mengenai Pemdes

Pemprov Jatim, Bhirawa
Dalam seminar hasil kajian yang diselenggarakan Bidang Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim, Rabu (3/12). Dari ketiga hasil penelitian, kesemuanya  menyoroti mengenai kinerja dari pemerintah desa yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan.
Kepala Balitbang Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc melalui Kabid Pemerintahan, Dr Turmudzi SH MM MBA mengatakan, dalam penanganan program pemerintah utamanya penanganan kemiskinan, pemerintah desa atau aparatur kelurahan merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga penelitian tersebut adalah ‘Kajian Peningkatan Peran Kepala Desa Dalam Peningkatan Persalinan Aman Yang Menggunakan Jampersal Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB di Jatim’, yang dipaparkan Peneliti Balitbang, Dr Ir Herrukmi Septarini MM.
Selanjutnya, ‘Kajian Optimalisasi Sistem Inovasi Regional Dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Berorientasi Pada Kemiskinan di Jatim’ dan ‘Kajian Peran Pemerintah Desa/Aparatur Kelurahan terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur’ yang dilakukan bersama Balitbang dengan Universitas Brawijaya.
Mengenai Kajian Penurunan AKI dan AKB, Turmuzi mengatakan, peran dukun beranak masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dukun bayi lebih telaten dan lebih memberikan jaminan pelayanan, sampai bantuan paska baru lahir.
Dikatakannya, hal-hal yang dilakukan dukun beranak terkadang tidak dilakukan oleh bidan, seperti di Kab. Sampang, Madiun, Jember dan mungkin tiap kab di Jatim. Sehingga, keberadaan dukun beranak tetap menjadi andalan bagi masyarakat miskin.
“Untuk itu, standarisasi dan sertifikasi terhadap dukun beranak sangat tepat masih diperlukan karena masih ada pandangan dari masyarakat terkait hal itu. Sedangkan peran kepala desa sangat penting dalam membangkitkan partisipasinya,” katanya.
Mengenai kedua penelitian lainnya, dikatakan Turmudzi, upaya  memperkuat pemahaman atas suatu sistem inovasi berdinamika sangat penting, keragaman organisasi dan karakteristik institusi suatu sistem inovasi berkembang dan berdinamika dapat berdampak pada pembelajaran sektor   dan   kapabilitas   inovasi, fokusnya adalah mengarahkan sistem inovasi regional Jatim agar lebih afirmatif terhadap policy dalam rangka pengentasan kemiskinan.
“Disinilah peran pemerintah desa dan kelurahan pada program pengentasan kemiskinan di Jatim yang terdiri dari pnpm, jalinkesra, ppkm dan program-program yang  di rencanakan dan  dilaksanakan di tingkat kab/kota. salah satu penyelenggara otonomi daerah,” katanya.
Ditambahkannya, pemerintah desa dan kelurahan merupakan unit terdepan (ujung   tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan   merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintahan desa dan kelurahan memiliki kewenangan yang cukup dan relevan untuk mengatur dan mengurus   kepentingan   masyarakatnya dalam mewujudkan kesejahteraan. [rac]