TAPD dan anggota Banggar DPRD Kab Mojokerto rapat membahas KUAPPAS APBD 2018. [kariyadi/bhirawa]
Kab Mojokerto, Bhirawa
Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Aggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Mojokerto menggelar rapat secara marathon membahas KUA-PPAS APBD 2018. Pembahasan dipimpin langsung Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi itu juga melibatkan anggota TAPD yang dilakukan secara maraton.
”Pembahasan dikebut agar segera selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan, meski demikian ketelitian dan keseriusan dalam pembahasan tetap dilakukan bersama TAPD,” kata Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi.
Sebelumnya, lanjut Ismail, dalam rapat paripurna pekan lalu Bupati Mojokerto MKP telah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2018. Sebagai proses awal penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting yang di dalamnya memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada tiap SKPD. Anggaran itu untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang digunakan sebagai bahan penyusunan Raperda APBD TA 2018.
”Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan selanjutnya disepakati dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS TA. 2018 yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD,” paparnya.
Dari hasil pembahasan itu, untuk detailnya nantinya masing-masing SKPD akan memperhitungankan anggarannya untuk menentukan mana yang lebih diprioritaskan.
”Dalam pembahasan ini, pagu anggaran beberapa SKPD masih perlu didalami secara rinci sesuai standar belanja dan aturan,” terangnya.
Ismail mengakui jika dokumen KUA-PPAS tahun ini penyajian sudah jauh lebih baik dan sistimatis. Kerjasama yang bagus antara eksekutif dan legislatif menjadikan pembangunan daerah berjalan lancar. ”Untuk itu masih perlu sinkronisasi antara SKPD dan Banggar,” pungkas politikus asal PDIP ini.
Sementara itu, wakil Ketua TAPD Pemkab Mojokerto Hariyono menyebut jika pembahasan bersama Banggar sebagai upaya menyamakan presepsi arah kebijakan APBD 2018.
”Tujuan kita sama agar APBD dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh,” tandas pria yang juga Kepala Bappeda Pemkab Mojokerto ini. [kar]
