Bus Sekolah
Terkait Pelimpahan Pengelolaan SMA/SMK
DPRD Jatim, Bhirawa
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim terus mengonkretkan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi per 2017, khususnya terkait anggaran. Karena itu Banggar berkoordinasi dengan Mendiknas dan Menkeu terkait dengan persiapan tersebut, Kamis (2/6).
Anggota Banggar DPRD Jatim Agus Maimun menegaskan agar permasalahan pelimpahan pengelolaan SMA/SMK tidak bermasalah per 2017 mendatang, maka perlu diluruskan terkait anggarannya. Mengingat pelimpahan tidak sekadar pada pengelolaannya saja, tapi untuk tenaga pengajar khususnya tenaga honorer nantinya menjadi tanggungjawab pemprov. Dan yang masih menjadi pertanyaan, apakah APBD Jatim mencukupi untuk menanggulangi hal itu.
“Karenanya kami butuh skema pembiayaan yang jelas berikut aturannya, karena itu kami menghadap ke Menkeu. Sementara dengan Mendiknas hanya bersikap teknis saja,”tegas Agus yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Kamis (2/6).
Ditambahkan politisi asal PAN ini jika dalam pelimpahan pengelolaan ini sesuai UU No 23 Tahun 2014 harus dilakukan secara hati-hati. Di mana yang dulunya SMA/SMK gratis seperti di Surabaya, Blitar dan Bojonegoro saat diserahkan ke Pemprov Jatim tetap gratis. Namun demikian saat pindah kelola tentunya pemprov tidak hanya menggratiskan tiga wilayah tersebut, tapi bagaimana semua SMA/SMK di Jatim juga gratis. Berikut sekolah yang ada di pelosok juga mendapat perhatian mulai sarana, prasarana maupun tenaga pengajar.
“Nah, masalah inilah harus juga mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat khususnya Menkeu untuk mendapatkan bantuan dari APBN. Mengingat ke depannya yang ditanggung Pemprov Jatim sangatlah besar, selain dana Pilgub Jatim,” tegas pria yang juga anggota Komisi B ini.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengamini kinerja Banggar yang cukup hati-hati menyikapi pelimpahan pengelolaan tersebut. Karenanya, koordinasi dengan Menkeu dibutuhkan dengan harapan jangan sampai pada saat waktunya pengelolaan terjadi permasalahan hukum khususnya terkait anggaran. Mengingat dana hibah tidak saja berlaku dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. “Yang pasti kami berharap semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah soal anggaran,”lanjut politisi asal PAN ini. [cty]
