Seiring penundaan DAU, Pemkot Surabaya diminta segera melakukan konsolidasi dengan legislatif untuk melakukan MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan) untuk gaji pegawai September ini.
Penuhi Gaji September, Pemkot Surabaya Bisa Lakukan MPAK
DPRD Jatim, Bhirawa
Badan anggaran (Banggar) DPRD Jatim meminta kepada tim anggaran eksekutif agar terus melakukan koordinasi ke pemerintah pusat untuk mengawal dan memastikan dana pusat yang saat ini sedang tertunda yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp135 triliun tersebut agar segera cair. Ini karena tertundanya DAU banyak berimbas pada pembangunan di daerah.
Juru bicara Banggar DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan pada 2016 ini terdapat banyak penurunan pendapatan yang diakibatkan adanya pajak daerah dan tertundanya penyaluran dana pusat ke daerah di antaranya DAU sebesar Rp 135 triliun. Oleh karena pihaknya berharap segera mengawal dan meyakinkan kepastian dana dari pusat tersebut pasalnya sebentar lagi akan ada pembahasan dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.
“Untuk itu kami paham dan sependapat bahwa dalam menentukan proyeksi target pendapatan harus cermat dan mempertimbangkan banyak aspek, sehingga proyeksi target pendapatan tersebut bisa tercapai,”ujarnya saat rapat paripurna jawaban Banggar terhadap PAPBD 2016, Senin (29/8).
Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan kepada eksekutif agar pada 2016 sesuai arahan presiden yaitu mempercepat pembangunan. Di mana percepatan pembangunan di sini harus diartikan secara luas antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan Sumber Daya Manusia (SDM)nya.
“Dengan adanya perhatian tersebut diharapkan tujuan untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak serta kesempatan kepada setiap warga negara dan daerah tertinggal dapat menyejahterakan masyarakat miskin di Jatim baik melalui peningkatan akses sarana dan prasarana sehingga terjadi harmonisasi kehidupan antar daerah maupun antar masyarakat,” ujarnya.
Terkait cukai rokok atau pajak rokok, pihaknya meminta pihak eksekutif agar melakukan langkah – langkah dan upaya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat apabila nanti bea cukai rokok mengalami kenaikan.
“Jatim ini merupakan daerah terbesar produksi rokok di Indonesia. Dengan adanya langkah dari pemerintah diharapkan tidak terjadi gejolak dan dapat mengambil langkah alternatif untuk antisipasi dampak – dampak negatif dari kenaikan cukai rokok,”ujar Anwar Sadad, politisi asal Fraksi Gerindra Jatim.
Ajukan Nota Keuangan
Sementara itu pengalokasian APBD untuk gaji pegawai atau belanja tak langsung akibat penundaan DAU oleh Menkeu harus disikapi secara cepat oleh Pemkot Surabaya. Selain segera mengajukan nota keuangan PAPBD, Pemkot Surabaya diharapkan segera melakukan konsolidasi dengan legislatif untuk melakukan MPAK (Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan) untuk gaji pegawai September.
“Kalau gaji Oktober dan seterusnya bisa dialokasikan melalui PAPBD, tapi untuk gaji September sebaiknya wali kota segera melakukan konsolidasi dengan pimpinan dewan untuk proses MPAK,” ujar anggota Badan Anggaran(Banggar) Achmad Zakaria, Senin (29/8).
Menurut Zakaria, untuk gaji pegawai September Pemkot Surabaya tidak punya pilihan lain kecuali melakukan MPAK dengan persetujuan pimpuinan dewan akibat ketiadaan dana setelah penundaan DAK.
Memang terhitung satu minggu sejak kepastian penundaan DAK oleh Menkeu, Pemkot Surabaya harus menanggung sendiri anggaran belanja tak langsung berupa gaji pegawai . Menkeu menunda penyerahan DAK 169 daerah yang salah satunya Kota Surabaya sejak September sampai dengan Desember.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Djunaidi yang mendesak Wali Kota Surabaya harus secepatnya mengajukan PAPBD dan MPAK. Menurut Junaidi, mekanisme PAPBD dan MPAK merupakan satu-satunya cara yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya agar bisa memenuhi gaji pegawai sampai empat bulan penundaan DAK. “Harus segera diajukan PAPBD nya, masak PNS tidak gajian,” terang Djunaidi.
Kedua legislator ini juga mengingatkan pada wali kota agar secara teliti membuat nota keuangan agar bisa memenuhi kekurangan anggaran akibat penundaan DAK. Menurut Zakaria, pemkot perlu melakukan rasionalisasi proyek-proyek infrastruktur hingga ada anggaran yang tersedia.
“Kalau hanya mengurangi anggaran kunjungan, makan minum dan proyek kecil sebagaimana pernah disampaikan wali kota, saya rasa sangat kurang. Perlu juga rasionalisasi proyek infrastruktur,” ujar anggota Fraksi PKS ini.
Demikian pula disampaikan Djunaidi, Pemkot Surabaya perlu memberikan peta rasionalisasi anggaran yang benar-benar jelas dalam PAPBD. Kalau perlu, tambahnya , perlu ada penundaan proyek yang kurang bermanfaat dalam waktu dekat. [cty,gat]
