Banggar Minta Gubernur Segera Terbitkan Pergub SOTK

Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Badan Anggaran (Banggar) Jatim meminta Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk segera menetapkan Pergub terkait Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Mengingat, pembahasan APBD 2017 yang akan dilaksanakan komisi-komisi didasarkan pada dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD yang baru.
Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Hartoyo mengatakan sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut pihaknya mengingatkan kembali kepada Gubernur Jatim agar segera menetapkan atau menyelesaikan SOTK.  Pasalnya, pembahasan APBD 2017 yang akan dilaksanakan oleh komisi – komisi nanti akan didasarkan pada dokumen RKA SKPD yang baru.
“Dengan adanya percepatan penyelesaian struktur organisasi, diharapkan agar dalam hearing dengan komisi  nanti pejabat SKPD yang baru dan berwenang dapat menjelaskan secara detail dan rinci anggaran serta program yang menjadi tupoksinya,” ujar Hartoyo yang juga politisi asal Fraksi Demokrat Jatim, Selasa (11/10).
Lebih lanjut pihaknya juga meminta kepada Komisi C  untuk mencermati betul potensi – potensi pendapatan baik dana perimbangan dari pusat. Begitu juga mengawal soal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  “Untuk itu hendaknya Komisi C segera melakukan pembahasan maupun konsultasi dengan pihak – pihak terkait atas potensi pendapatan daerah,”ujarnya.
Selain itu, Hartoyo  menyampaikan terkait penurunan pendapat daerah pada sisi belanja daerah sebesar Rp 789 miliar lebih, untuk itu Banggar meminta kepada komisi agar melakukan pembahasan dengan cermat dan tepat atas pos – pos anggaran belanja yang ada pada SKPD sebagaimana tertuang dalam RAPBD 2017.
“Apabila di komisi menemukan belanja daerah atau anggaran yang tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, maka komisi – komisi memberi pertimbangan kepada tim anggaran Pemprov Jatim melalui mitra kerjanya masing – masing. Sehingga nanti akan dibahas lebih lanjut bersama Banggar DPRD Jatim,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq menegaskan jika keinginan dewan untuk meningkatkan RAPBD 2017 antara 5 sampai 10 persen sangat sulit. Pasalnya, hampir sebagian lini untuk mendapatkan tambahan dana sangatlah sulit. Ini juga tak lepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan.  Apalagi diketahui ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan yang sangat drastis. Berikut pendapatan Jatim dari sektor migas juga turun. “Jadi tidak mungkin kami mampu menaikkan antara 5-10 persen. Kalaupun naik pastinya tipis-tipis,”aku politikus asal PKB ini. [cty]

Tags: