Banggar Sepakati Rp360 M untuk RSUD Krian Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa
Secercah harapan datang dari anggota Banggar DPRD Sidoarjo yang berani mengambil sikap, terkait pembiayaan RSUD Barat (Krian) yang diambilkan dari sumber dana APBD sebesar Rp360 miliar.
Pemkab Sidoarjo masih mengandalkan sumber pembiayaan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Dalam KPBU ini biaya fisik dan operasional lebih Rp1 triliun dipenuhi swasta, dan Pemkab akan mencicil dengan dana APBD dalam kurun lebih 10 tahun. Mayoritas Fraksi DPRD berbeda pandangan, lebih menginginkan menggunakan murni APBD.
Menurut anggota Banggar, Hadi Subiyanto didampingi Bambang Pujianto dan Rizal Fuadi, menyatakan rapat Banggar, Senin (28/8) lalu, menyepakati penggunaan anggaran Rp360 miliar untuk RSUD Barat. Angka itu masih ditambah 9%. Jadi sekitar Rp400 miliar. Kesepakatan Banggar tentang anggaranitu sudah dituangkan dalam notulen. ”Namun ini merupakan kesepakatan Banggar yang akan diperjuangkan dalam rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Sidoarjo,” ujarnya.
Prinsipnya empat Fraksi (PDIP, PAN, Golkar/PBB/PPP, PKS/Nasdem) sudah bulat memperjuangkan anggaran daerah untuk RSUD Barat. Dengan kesepakatan ini, diharapkan, akan mempercepat RSUD dibangun dan segera dinikmati masyarakat luas.
Dhamroni Chudori, anggota Banggar dari FKB, menyatakan, kesepakatan Banggar sebenarnya mencantolkan anggaran dulu untuk RSUD. Nantiya anggaran itu dibahas dengan TAPD untuk dicarikan kesimpulan. Ia membantah telah terjadi kesepakatan Banggar soal RSUD Barat.
Pihaknya tetap beranggapan konsep KPBU untuk RSUD Barat tetap pilihan terbaik. Karena dengan selesainya proyek itu maka bisa langsung dioperasikan. Pihak swasta bertanggungjawab akan langsung menjalankan, dengan sumber daya manusia yang sudah siap.
Sedangkan pilihan dengan anggaran APBD, konsekuensinya SDM tak segera siap untuk memenuhi kebutuhan RS. Misalnya dokter ahli, bidan dan segalanya. Kalau alat kesehatan mungkin saja tersedia, tapi tenaganya belum siap. Pihak Badan Kepegawaian Daerah, juga tidak sanggup memenuhi tenaga ahli dalam kurun waktu singkat.
Ia mengambil contoh RSUD Kertosono yang tidak maksimal beroperasi karena SDM nya belum siap. ”Kami tidak mau seperti itu,” ujarnya. Percuma gedung dibangun modern tetapi tenaga ahli didalamnya belum siap. Masyarakat justru akan kecewa bila tidak mendapatkkan pelayanan baik. [hds]