Banggar-Timran Sinkronisasi KUPA PPAP 2015

Banggar-Timran Sinkronisasi KUPA PPAP 2015Kab Mojokerto, Bhirawa
Pembahasan P-APBD Kab Mojokerto 2015 memasuki babak baru. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab Mojokerto menggelar sinkronisasi bersama Tim Anggaran Pemkab Mojokerto, terkait kebijakan umum perubahan Anggaran (KUPA) prioritas plafon anggaran perubahan (PPAP) Tahun 2015.
”Agendanya sekarang sudah memasuki tahap sinkronisasi angka-angka. Banggar DPRD dengan Timran Pemkab mencocokkan angka-angka dalam KUPA PPAP,” terang Subandi, Wakil Ketua DPRD, Subandi, Rabu (19/8) kemarin.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, sinkronisasi dilakukan untuk mengetahui barangkali ada beberapa anggaran yang belum disepakati dan dibahas. Selain itu, pencocokan juga untuk memastikan jika draf KUPA PPAP sudah benar. ”Materi pembahasan KUPA PPAP ini berakhir pada  kesepakatan anatara dewan dan eksekutif untuk menentukan perubahan APBD,” lontar anggota DPRD dua periode ini.
Menurut Subandi, KUPA PPAP dibahas untuk memperbaiki program kerja pemerintah daerah. Perincian  APBD yang telah disahkan dewan akan di evaluasi saat pembahasan KUPA. ”Jika dalam pelaksanaan program masih banyak anggaran yang belum terealisasi atau belum tercapai, maka pemerintah daerah bisa mengusulkan perubahan anggaran. Timran eksekutif dan legeslatif akan membahas secara bersama-sama,”  imbuhnya.
Banggar DPRD dalam  pembahasan KUPA tahun ini sengaja melakukan tugas ekstra.  Pasalnya, menjelang akhir  tahun ini pemerintah setempat akan menggelar Pilkada. Diharapkan dengan selesainya pembahsan KUPA pemerintah setempat segera menjalankan program kerjanya. Apalagi dalam KUPA ini ada penambahan anggaran untuk dana Pilkada. Tim Anggaran eksekutif berasal dari dinas terkait diantaranya Bappeda, Inspektorat, DPPKA dan Sekretaris Daerah Kab Mojokerto.
Sementara dari Badan Anggaran yang anggotanya dari para wakil rakyat itu dihadiri Ketua DPRD dan separuh anggotanya. Sumiati anggota Banggar dari Partai Demokrat menyampaikan pembahasan KUPA sudah melalui beberapa tahapan mulai menggelar hearing dengan eksekutif, hingga melakukan konsultasi dengan Pemerintah pusat. Ini dilakukan agar dalam perubahan anggaran nantinya tak mengalami masalah hukum. ” Konsultasi ke pusat dilakukan untuk meminta  petunjuk aturan perubahan anggaran,” terangnya.
Kabag Humas Pemkab Mojokerto, Alfiah Ernawati mejelaskan, Timran yang dipimpin Sekdakab, Hary Suwito sudah hampir selesai . ”Timran sudah solid dan sinergi dengan Banggar. Insya Allah semua akan selesai sesuai jadwal,” ujar Ernawati. [kar]

Tags: