Bangun Gedung Puspem Mejayan Hingga Kantor Kecamatan

Wabup Madiun, Drs, H. Iswanto, M.Si di dampingi Kepala DPU BMCK Kab Madiun Ir. Arnowo Widjaja, MM saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di proyek pembangunan jalan dengan sistem rabat (jalan dengan cor beton.Red) di jalan menuju Dimong – Caruban Mejayan Kab Madiun belum lama ini. [sudarno]

Refleksi Akhir Tahun 2016
Konsistensi DPU BMCK Kabupaten Madiun Kawal Pembangunan Daerah
Madiun, Bhirawa
Gagasan pemindahan kantor Pemkab Madiun dari jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun ke Mejayan, diawali sejak 2014 silam. Satu per satu gedung perkantoran mulai dibangun di lahan seluas 26 hektare tersebut. Bahkan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) bertekad menyelesaikan dua pembangunan gedung sekaligus di setiap tahunnya. Dengan mengusung gaya arsitektur zaman Mataraman beratap joglo. Gedung perkantoran di pusat pemerintahan (Puspem) Mejayan terlihat begitu megah dan seragam. Masing-masing kantornya dijatah lahan sekitar 1.000 meter persegi.
Dalam hal ini, DPU BMCK Kabupaten Madiun menjadi ujung tombak dalam pemindahan pusat pemerintahan (Puspem) Mejayan. Perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Madiun menuju Ibu Kota Mejayan tak akan menuai hasil maksimal tanpa kerja keras dan konsistensi sejak beberapa tahun terakhir.
“Yang jelas, hasil pembangunan kantor Puspem di Mejayan itu, seluruh kantor sengaja dibangun satu lantai untuk memudahkan pemeliharaan rutinnya. Sistem pencahayaan dan ventilasi udara juga ditata sedemikian rupa agar terasa nyaman dan sehat,”terang Bupati Madiun H. Muhtarom.S.Sos didampingi Kepala DPU BMCK Kab Madiun Ir. Arnowo Widjaja, MM kepada Bhirawa Kamis (5/1).
Diutarakannya, dalam pembangunan setiap kantornya, DPU BMCK memang tidak pernah merencanakan bakal ditempati oleh dinas tertentu. Sehingga, pembangunan dibuat standar perkantoran dengan peruntukan bagi empat ruang bidang dan satu ruang sekretaris. Namun, untuk antisipasi juga dibangun pula ruangan cadangan. “Ya, terkadang ada dinas yang besar dengan kebutuhan ruang lebih banyak,”paparnya.
Adapun di tahun ini, DPU BMCK kembali merampungkan dua gedung baru. Yakni, gedung dinas E garapan PT Rajawali Sakti Abadi dan gedung F garapan PT Inneco Wira Sakti Hutama. “Kami belum mengetahui dinas apa yang bakal menempati gedung tersebut. Prinsipnya kami menyelesaikan tugas kami,”jelas Arnowo Widjaja memberikan alasan.
Walaupun sudah kelar dibangun, kedua gedung tersebut belum bisa ditempati tahun ini. Sebab, masih menunggu pengadaan mebeler-nya terlebih dahulu. Jalur koordinasi dinas yang bakal menempati kantor baru itu lebih intens dengan Sekretaris Daerah. Sehingga memudahkan mobilitas dan menghemat waktu. Bukan berarti dinas lain tidak memiliki peran yang penting. “Karena ending-nya semua kantor bakal disini (Puspem Mejayan, Red),”terangnya.
Sedangkan dua gedung yang bakal ditempati akhir tahun ini yakni Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun. Bahkan, tahun depan DPU BMCK sudah berancang-ancang bakal membangun dua gedung baru di sisi selatan jalan. “Sesuai komitmennya, satu tahun dua gedung baru,”tambahnya.
Meski begitu, DPU BMCK tak lantas melupakan pembangunan ikon monumental lain di Puspem Mejayan. Lingkup Alun-Alun Mejayan bakal lebih dipercantik dengan keberadaan Masjid Agung yang pengerjaan di tahap II ini telah menginjak progres 80 persen. Kendati masa kontraknya baru berakhir Juni, pembangunannya ditargetkan pada Maret 2017 mendatang harus sudah jadi. “Jadi, sampai akhir tahun ini pekerjaannya mampu mencapai 90 persen,”ungkap  Arnowo Widjaja.
Menurut Arnowo, pembangunan saat ini sudah pada pemasangan GRC kerawangan dengan motif geometrik yang bernuansa Islami. Bahkan, untuk alas lantai pada mihrab pun menggunakan perpaduan marmer dari India dan Portugal dengan corak warna hijau, coklat marun dan putih. Sedangkan pintu masuk utama menggunakan marmer dari India dengan warna khas hijau. “Karena corak warnanya bagus,”kata Arnowo mantap.
Adapun  pembangunan ikon pendapa juga telah mencapai progres 80 persen. Pembangunan pun bakal digeber sehingga akhir tahun ini bisa menginjak progres 90 persen. Pekerjaan pun kini mulai menapaki tahap finishing. Meliputi pemasangan ornamen berupa ukiran, pemasangan lantai dan paving pada area parkir dan akses masuk. Juga, penanaman vegetasi berupa rumput dan pohon. “Pembangunan struktur sudah beres. Pagar keliling juga sudah tuntas,”ungkapnya.
Pada akhir tahun 2016, DPU BMCK juga telah merampungkan pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kantor Kecamatan Kare dan Dagangan. Serta Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun.

Selesaikan Enam Jembatan dan Puluhan Ruas Jalan
Sebagaimana diutarakan diatas, DPU BMCK sebagai ujung tombak dalam pemindahan kantor Pemkab Madiun ke Puspem Mejayan. Ini terbukti adanya sederet infrastruktur jalan dan jembatan tak lepas dari sentuhanDPU BMCK Kabupaten Madiun. Berbekal anggaran sebesar Rp 12,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), sebanyak enam proyek pembangunan jembatan berhasil diselesaikan. Tidak menentunya kondisi cuaca tak lantas menyurutkan semangat dalam mengerjakan proyek yang rata-rata mulai digeber sejak 12 Juli lalu. “Cuaca tidak bisa dijadikan alasan. Pembangunan harus tetap berjalan,”kata Kepala DPU BMCK Kabupaten Madiun,Ir.Arnowo Widjaja.MM
Diceritakannya, keenam proyek itu, dua diantaranya di kecamatan Pilangkenceng, yakni jembatan Desa Ngale yang dikucur anggaran senilai Rp3,8 miliar dan jembatan Desa Kedungmaron senilai Rp600 juta. Juga jembatan Segreg di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu senilai Rp1,2 miliar dan jembatan di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang senilai Rp3 miliar. Serta, jembatan di Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan senilai Rp 1,3 miliar dan jembatan Tokol di Desa Bader, Kecamatan Dolopo senilai Rp2,4 miliar. “Enam jembatan itu sudah selesai dan bisa dilewati semua,”ungkap Arnowo Widjaja mantap.
Untuk peningkatan jalan lanjut dia, berbekal anggaran sebesar Rp70,37 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk menggarap lima paket dengan 26 ruas jalan yang mayoritas berada di Kecamatan Dolopo. Jatah dari DAK tambahan sebesar Rp20 miliar juga digunakan untuk 2 paket peningkatan jalan dengan 7 ruas jalan. Salah satunya, ruas jalan Dolopo – Tileng. “Selain pelebaran jalan menjadi 5,5 meter juga penambahan overlay di lapisan hotmix jalan,”paparnya.
Dalam hal ini, DPU BMCK juga mendapatkan jatah dari DAK Infrastruktur Prioritas Daerah (IPD) sebesar Rp30,56 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengerjaan 16 paket yang melebar di 16 ruas jalan. Dana yang bersumber dari Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp1,6 miliar juga digunakan untuk peningkatan jalan Tulung – Klangon di Kecamatan Saradan. Serta mendapatkan dana dari pajak rokok sebesar Rp2,47 miliar untuk peningkatan jalan sebanyak enam paket, seperti ruas jalan Bajulan – Kenongorejo. “Alhamdulillah, semua kegiatan dapat berlangsung sesuai progresnya,” terangnya.
Sementara, dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp1,17 miliar digunakan untuk membuka infrastruktur menuju area pariwisata. Setidaknya enam paket kegiatan juga telah dirampungkan menjelang tahun ini. Seperti jalan menuju air terjun Banyulawe di Desa Kepel, Kecamatan Kare, air terjun Coban Kromo di Desa Bodag, Kecamatan Kare, air terjun Kedungjaran di Desa Durenan, Kecamatan Gemarang serta air terjun Kedung Malem di Desa Seweru, Kecamatan Kare. “Kami selalu mengingatkan para rekanan agar merampungkan pekerjaan dengan sempurna,”ungkapnya.
Sedangkan dana yang bersumber dari DAU murni sebesar Rp8,2 miliar dan Rp10,8 miliar juga telah rampung penggunaannya. Beberapa diantaranya digunakan untuk peningkatan jalan perkotaan Caruban, Mojopurno – Dimong, Segulung – Mruwak hingga perkotaan Dolopo. “Karena akses jalan itu sangat menopang perjalanan perekonomian warga. Jika akses jalannya mudah, otomatis mobilitasnya juga semakin mudah,”paparnya.
Adapun jatah Rp10,66 miliar dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2016 ini digunakan untuk peningkatan jalan di daerah terisolir. Seperti ruas jalan Randu Alas, Kecamatan Kare hingga Kaliabu, Kecamatan Mejayan sepanjang empat kilometer. Hal tersebut seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan dari wilayah administrasi Kota Madiun ke Puspem Mejayan. “Desa-desa terisolir harus diberikan akses keluar masuk. Jangan sampai untuk menuju kantor desa saja kesulitan karena kondisi jalan yang rusak,” pungkasnya. [dar.adv]