Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat

foto ilustrasi

Masalah ketahanan pangan merupakan salah satu masalah yang cukup serius harus terkaji dan tertangani dengan baik. Sebab kesejahteraan masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan itu sendiri. Sehingga, logis adanya jika ketahanan pangan mutlak untuk diwujudkan. Pasalnya, melalui ketahanan pangan yang kuat akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang kuat pula. Wajar adanya, jika masalah ketahanan pangan tidak akan lekang menjadi perhatian pemerintah dan publik.

Berbicara ketahanan pangan, dari aspek ketersediaan, diantaranya meliputi jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan dibagi menjadi dua, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Dari pembagian tersebut dapat diketahui bahwa masalah ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Adapun, acuan regulasinya berdasarkan keputusan BKP Nomer 82/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan/Pertanian Keluarga.

Berangkat dari kenyataan itulah, tidak salah jika Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Pertanian Keluarga (PK). Pasalnya, PK dinilai punya sisi strategis dalam membangun ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan pangan tersebut dibangun dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Melalui pertanian keluarga itulah, besar harapan kebutuhan pangan masyarakat terjamin. Mulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten dan kotamadya, hingga akhirnya secara nasional. Pertanian keluarga dibangun BKP pada 2020 di 80 lokasi. Pada 2021, pembangunan PK ditambah sebanyak 150, sehingga total pertanian ini mencapai 230 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, (Republika, 14/4/2021).

Itu artinya, pendirian pertanian keluarga tidak hanya untuk meningkatkan penyediaan pangan dan kesejahteraan petani, namun juga mengentaskan daerah rentan rawan pangan. Ideal adanya, jika pertanian keluarga dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah (pemda) yang tersebar di negeri ini. Selebihnya, pemda dapat mereplikasikan PK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua itu, tentu tidak lain dan tidak bukan untuk memajukan usaha tani di daerah khususnya PK demi menuju ketahanan pangan masyarakat.

Harun Rasyid
Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: