Kartu tani di Probolinggo mulai didistribusikan bertahab.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Akibat banjir yang melanda, sejumlah petani di Kabupaten Probolinggo menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pasalnya, banjir merusak sekitar 7,7 hektare lahan pertanian. Kementerian Pertanian berharap petani memanfaatkan asuransi sebagai antisipasi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Minggu (21/3) mengatakan, petani harus bisa menjaga lahan agar terhindar dari kerugian.
“Kita mengerti jika lahan pertanian bisa terganggu oleh cuaca buruk, bencana alam, atau serangan hama. Oleh sebab itu, kita mengajak petani untuk memanfaatkan asuransi agar terhindar dari kerugian,” kata Mentan SYL.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan, asuransi adalah bagian dari upaya untuk menjaga ketahanan pangan. “Dengan asuransi, pemerintah berhara produksi pertanian tetap terjaga. Sehingga ketahanan pangan pun tidak terganggu,” katanya.
Sarwo Edhy menjelaskan hal itu memungkinkan lantaran asuransi memiliki klaim yang bisa dimanfaatkan petani. “Jika terjadi gagal panen, asuransi akan memberikan klaim sebesar Rp 6 juta per hektare. Dengan klaim ini, petani bisa terhindar dari kerugian dan tetap memiliki modal untuk menanam kembali,” tuturnya.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo menyampaikan jika kerusakan lahan pertanian itu terjadi di Desa Dringu, Kedungdalem, Tegalrejo, dan Kalirejo, Kecamatan Dringu. “Kerusakan itu terjadi karena tanaman pertanian terendam lumpur banjir,” kata Kepala DKPP Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono.
Ia mengungkapkan mayoritas tanaman yang rusak yakni bawang merah, padi, hingga jagung, yang rata-rata masih berumur muda. Tanaman petani rusak karena berulang kali terendam lumpur.
Kartu Tani bagi petani di Kabupaten Probolinggo yang sudah terdata melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Secara Elektronik (E-RDKK) mulai didistribusikan secara bertahap oleh BNI. Meskipun demikian, Kartu Tani ini masih belum berlaku karena belum semua dicetak oleh BNI.
Pendistribusian Kartu Tani oleh BNI ini dilakukan melalui Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta beberapa balai desa di Kabupaten Probolinggo. Seperti yang terlihat di Kantor BPP Kecamatan Kraksaan. Sebanyak 408 kartu tercetak untuk diberikan kepada petani yang sudah terdaftar dalam E-RDKK.
“Kesulitannya, untuk NIK banyak yang tidak sama antara yang tercetak pada Kartu Tani dengan KTP. Ini harus diperbaiki dengan input data sesuai dengan NIK yang ada di KTP,” kata Penyuluh BPP Kecamatan Kraksaan Priyo Basuki, Minggu (21/3).
Menurut Priyo, dalam pendistribusian ini banyak undangan yang kembali karena statusnya bukan pemilik lahan tetapi penyewa. Dimana saat Kartu Tani turun sewanya sudah habis. Hal ini dikarenakan data yang dipakai BNI adalah data lama tahun 2018, sehingga begitu ada perubahan tidak tersampaikan. “Semoga ke depan data petani untuk pencetakan Kartu Tani bisa diupdate setiap tahun. Karena memang pergerakannya sangat cepat sekali,” terangnya.
Priyo menegaskan fungsi dari Kartu Tani ini adalah untuk pembelian pupuk bersubsidi. Namun untuk saat ini masih belum bisa digunakan karena masih proses pencetakan bagi semua petani yang terdata di E-RDKK.
“Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Kartu Tani ini, petani benar-benar bis membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Oleh karena data ini selalu diupdate, petani harus selalu koordinasi dan aktif kepada kelompok tani,” terangnya.
Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono melalui Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Arif Kurniadi menyampaikan bahwa percetakan dan pendistribusian Kartu Tani tanggung jawabnya diserahkan ke BNI.
“Kami hanya menyediakan data petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi lewat E-RDKK. Data ini online ke Kementan RI, kemudian diserahkan oleh Kementan ke BNI untuk dicetak,” katanya.
Untuk pembagian Kartu Tani ini jelas Arif, pihaknya hanya membantu proses penyalurannya. Untuk periode bulan Maret ini, BNI berencana menyalurkan 29.480 Kartu Tani di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.
“BNI juga menyalurkan Kartu Tani ini di kantor BPP mulai 8 hingga 24 Maret 2021. Sementara untuk wilayah Kecamatan Tiris dan Krucil penyalurannya dilakukan di beberapa balai desa,” jelasnya.
Arif menegaskan bahwa Kartu Tani ini diterbitkan oleh Pemerintah agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani. Jika seluruh petani sudah memiliki Kartu Tani, seperti target pemerintah, maka ribut-ribut tentang distribusi pupuk subsidi mungkin tidak akan ada lagi.
“Tapi sampai sekarang, Kartu Tani ini masih belum berlaku, karena belum semua dicetak oleh BNI dan belum semua kios pupuk memiliki alat/mesin pembacanya,” tambahnya.(Wap)
