Foto Ilustrasi
Kota Malang, Bhirawa
Tahun politik tak akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bahkan ada kecenederungan ekonomi akan membaik, karena banyaknya kebutuhan Alat Peraga Kampanye (APK), sehingga bisa membangkitkan sektor perekonomian masyarakat.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Soegeng, di Malang belum lama ini, kepada sejumlah wartawan mengutarakan, apabila saat Pilpres di Indonesia, tidak terjadi persolaan yang serius, justru ekonomi malah bangkit, karena banyaknya pesanan kaos dan APK lainnya.
”Hal ini berbeda dengan di negara lain, semisal di Negara Afganistan atau Negara Meksiko, Orang Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Mereka tidak mungkin melakukan bentrokan secara fisik yang berakibat pada disiteritas bangsa,” tutur Soegeng.
Ini sudah terbukti beberapa kali Pemilu, termasuk pada Pilkada serentak tahun 2018 lalu. Semuanya berjalan dengan damai, justru berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia.
Kendati demikian, Soegeng mengakui tahun 2018 lalu merupakan tahun yang penuh tantangan. Ini disebabkan, pertubuhan perekonomian global tidak merata dan penuh dengan ketidakpastian. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2019 ini,
Sementara itu, momen Pilpres 2019 diprediksi membuat perputaran uang rupiah di tengah masyarakat semakin gencar. Kemungkinan peredaran Uang Palsu (Upal) juga tak dapat dihindari. Makanya BI Malang terus meningkatkan sosialisasi cirri – ciri keaslian uang rupiah guna mengantisipasi peredaran Upal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Malang, Azka Subhan Aminurrido, mengungkapkan, potensi peredaran peredaran uang yang tidak sesuai dengan ciri-cirinya aslinya di Malang saat menjelang Pemilu ini cukup besar. Namun belum dilakukan pemetaannya. Sejauh ini pihak BI belum mempunyai strategi khusus. Namun terus akan menguatkan sosialisasi.
Sosialisasi itu, lanjut Azka, digelar di sejumlah lokasi seperti sekolah, pasar, dan perkantoran, dan tempat-tempat lainnya. Ia berharap agar masyarakat melapor jika menemukan uang palsu. Sehingga peredarannya bisa diredam.
”Selain sosialisasi, kami juga akan berusaha menyediakan pecahan uang yang lebih banyak. Sama seperti ketika persiapan momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan Natal,” imbuh Azka.
Berdasarkan data temuan KPwBI Malang, temuan Upal ketika menjelang Pilwali pada Mei 2018 lalu, terdapat 893 pecahan uang palsu. Pecahan uang palsu itu terdiri dari berbagai pecahan. Terbanyak pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu. Sedangkan di tahun 2017, temuan upal di wilayah Malang sebanyak 5.385 lembar. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2016 dengan temuan 6.320 lembar uang palsu. [mut]
