Harga beras masih tinggi (Rp 15 ribu per-kilogram). Maka seyogianya pemerintah segera menggelontor bantuan sosial (Bansos) beras untuk keluarga miskin (Gakin), sekaligus operasi pasar. Cadangan beras pemerintah (CBP) telah dilepas ke berbagai pasar. Padahal sesungguhnya, ketimpangan beras baru akan terjadi selama Desember, dan Januari. Kebutuhan beras meningkat, tanam padi baru separuh jalan. Pengadaan impor juga tidak mudah. Karena setiap negara mengamankan bahan pangan dalam negeri.
Pemerintah telah mencanangkan sebanyak 641 ribu ton beras, akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan. Mulai September hingga November, diberikan “jatah” beras sebanyak 10 kilogram per-keluarga setiap bulan. Dipastikan beras berkualitas baik, dan tidak berkutu. Bansos beras sebagai upaya menyokong kalangan ekonomi terbawah menghadapi laju inflasi akibat gejolak resesi global. Sekaligus mencegah “keparahan” kemiskinan terhadap 21,5 juta penerima manfaat.
Niscaya akan menggerus cadangan beras pemerintah (CBP). Karena itu telah dicanangkan impor beras sebanyak 2 juta ton. Sekaligus meng-antisipasi gagal panen, karena kemarau panjang efek gejala El-Nino. CBP lazimnya sebanyak 1,2 juta ton. Biasanya diserap dari hasil panen raya pada bulan Maret, Juli, dan November tahun 2023. Sampai bulan September, defisit diperkirakan mencapai 420 ribu ton. Menyebabkan CBP yang dikelola Bulog terkuras hampir separuh (45,75%) dari batas aman stok beras.
CBP nasional seharusnya mencapai 1,2 juta ton, tapi pada Agustus tinggal 652 ribu ton (54,25%). Kekurangan pasok beras, terjadi pada hulu (produksi di ladang) sejak bulan Agustus. Maka wajar pemerintah selalu impor beras. Sekaligus menjaga stabilitas harga. Karena ongkos produksi beras nasional lebih mahal dibanding impor. Pemerintah memikul tanggungjawab pengadaan beras, sesuai amanat beberapa undang-undang (UU). Presiden patut meng-evaluasi kinerja beberapa Kementerian, terutama bidang pertanian. Berkait status selalu “surplus.”
“Surplus,” berarti kelebihan hasil panen dibanding kebiasaan konsumsi. Realitanya, harga beras naik. Namjun baru saat ini diakui, telah terjadi kehilangan (kekurangan) hasil panen sebanyak 380 ribu ton. Karena adampak El-Nino. Bahkan dalam keadaan keparahan El-Nino, bisa terjadi kehilangan sebanyak 1,2 juta ton. Meng-antisipasi (sistemik) kekurangan beras, Kementerian Pertanian akan menambah areal ladang seluas 500 ribu hektar.
Walau pembukaan ladang baru, tidak mudah. Terbukti dari kinerja program food estate, yang tidak mampu menyokong ketersediaana pangan. Program food estate, tak lain, usaha lumbung pangan dengan konsep pengembangan pangan ter-integrasi. Digagas Presiden Jokowi sebagai salahsatu kebijakan dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Kinerja lumbung pangan ber-intikan pada sektor ketahanan pangan. Areal food estate, gagal panen. Sebagian ditinggalkan petani.
Berdasar pengalaman musim lalu, Bansos beras bisa menurunkan harga beras di pasar tradisional. Misalnya, Bansos beras periode Maret hingga Mei yang penyalurannya mundur sampai Juni 2023. Kala itu harga beras tertahan tidak naik. Bahkan harga beras mengalami deflasi (harga anjlok). Jika ditambah operasi pasar (OP) masif, akan semakin menenteramkan perekonomian keluarga.
Operasi pasar, bersama Bansos, menjadi cara pemerintah memenuhi kewajiban, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pada pasal 25 ayat (1), menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.”
Bansos beras bukan sedekah yang bisa ditunaikan pemerintah secara “suka-suka.” Melainkan hak seluruh masyarakat yang dijamin konstitusi sebagai hak asasi. Wajib bermartabat (dengan beras bermutu).
——— 000 ———
