Bansos Iringi PPKM

Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa dan Bali telah melaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat) Darurat. Tetapi masyarakat belum memperoleh insentif sosial, kecuali pemotongan rekening listrik kalangan bawah. Pemerintah masih perlu mem-validasi bantuan sosial (Bansos) berbasis “data baru” skala mikro (RT, dan RW). Terutama kalangan pekerja harian, dan sektor informal yang kehilangan nafkah.

Di seantero pulau Jawa, masyarakat telah menjalani pembatasan sosial (dan usaha), sejak awal Juli 2021. Tidak kalan mencekam dibanding pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sodial Berskala Besar) yang dilaksanakan sejak April tahun (2020) lalu. Hanya sektor kritikal (bidang kesehatan), serta sektor esensial (pangan, dan transportasi khusus) yang tetap berkinerja penuh. Penyusutan penghasilan akan dialami seluruh kalangan, pengusaha, karyawan dan buruh. Juga kalangan PNS, karena kegiatan perkantoran pemerintah berkurang.

Bansos akan menjadi penglipur nafkah yang hilang, terutama kalangan pekerja harian, dan sektor informal. Sekaligus menjadi stimulus (tipis) perekonomian. Terutama bansos (bantuan sosial) yang bersumber dari APBD Propinsi, serta APBD Kabupaten dan Kota, seyogianya telah dikucurkan mendahului bansos dari pemerintah pusat. Begitu pula bansos yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2021, bisa menyokong Bansos.

UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun 2021 sebesar Rp 2.750,028 trilyun, memuat visi countercyclical (antisipasi) ketidakpastian akhir pandemi. Antisipasi perlu untuk meng-akselerasi pemulihan ekonomi. Sisi Belanja APBN tahun 2021, memprioritaskan penanganan kesehatan akibat CoViD-19. Terutama peningkatan supply side (obat, alat kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan). Juga antisipasi pengadaan vaksin yang diperluas (menjangkau anak usia remaja).

Kebijakan prioritas kedua APBN melanjutkan program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan. Antara lain Bansos Kartu Sembako, PKH (Program Keluarga Harapan), dan Bansos Pra-kerja. Dukungan program pada sektor terdampak (pangan, pariwisata), dan perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR (kredit usaha rakyat). Seluruhnya memerlukan validasi data penerima manfaat, yang berhak berbasis data tingkat Desa, dan Kelurahan hingga tingkat Kabupaten dan Kota.

Di daerah, setiap APBD (Propinsi, serta Kabupaten dan Kota) juga diakselerasi dengan cara refocusing. Lazimnya (dalam kepantasan nominal) sebesar 6,6% nilai total APBD. Begitu pula bansos yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2021, bisa menyokong Bansos. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu menunggu pencairan anggaran pemerintah pusat (APBN).

Diam di rumah selama dua pecan (bisa lebih manakala CoViD-19 melonjak), bukan hal mudah. Terutama kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang biasa mengusahakan nafkah harian. Toko-toko sudah ditutup, warung makan sangat sepi karena dilarang melayani makan di warung. Bansos menjadi keniscayaan tanggungjawab pemerintah (pusat, dan daerah), berbagi sasaran, berbagi anggaran.

Melalui Keppres Nomor 12 tahun 2020 pemerintah menetapkan status Bencana Nasional terhadap CoViD-19. Maka sejak ditetapkan (13 April tahun 2020), berlaku UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Pada pasal 53, terdapat enam jenis kebutuhan dasar. Yakni, air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan layanan psiko-sosial.

Berdasar pasal 48 huruf d, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prosedur tetap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Aparat pengurus kampung seyogianya lebih waspada (jujur) dalam pendataan keluarga miskin, dan warga terdampak. Tidak mengutamakan sanak keluarga RT, RW, dan Kepala Desa, yang tidak berhak. Pemilihan pemberian bansos yang tidak cermat bisa menimbulkan kegaduhan sosial.

——— 000 ———

Rate this article!
Bansos Iringi PPKM,5 / 5 ( 1votes )
Tags: