Bantuan APBD di Muktamar Anggap Kecilkan NU

MuktamarNUDPRD Jatim, Bhiarawa
Dicairkannya bantuan Pemprov jatim pada penyelenggaraan Muktamar NU ke 33 dikritik justru mengecilkan Nahdlatul Ulama (NU). Pihak penyelenggara Muktamar disarankan untuk melibatkan lebih besar peran masyarakat NU untuk memenuhi anggaran kegiatan yang mencapai Rp15 miliar tersebut dari pada meminta bantuan APBD.
Anggota DPRD Jatim, Achmad Heri  yang juga mantan Sekretaris PWNU Jatim ini menyampaikan, NU merupakan bagian dari warga bangsa ini tidak menjadi masalah jika acara muktamar NU mendapat bantuan dari APBD.
Tapi yang harus diketahui, lanjut Heri, jamaah NU itu besar bahkan menjadi mayoritas di Republik ini, jika penyelenggaraan Muktamar NU tidak melibatkan warga NU itu sangat ironis. Apalagi harus mengandalkan bantuan dari APBD itu sama dengan mengecilkan kebesaran NU.
“Acara Muktamar NU harusnya melibatkan umat NU itu akan membentuk psikologi umat, dengan umat membantu maka mereka akan merasa memiliki perhatian dengan NU. Diantaranya bisa dengan mengumpulkan dana per orang minim Rp10 ribu atau berapa, pasti akan terkumpul hingga miliaran bahkan triliunan karena memang umat NU itu sangat besar,” ujar Politisi dari fraksi Nasdem ini, Kamis (16/4).
Politisi yang juga duduk sebagai Ketua Bapemperda jatim ini menambahkan, NU itu payung politik kebangsaan. Jadi jangan lantas NU dibawa pada politik sektoral itu sama dengan merendahkan NU.
“NU itu besar. Jangan kebesaran NU itu dikecilkan oleh politik sektoral. Jangan sampai acara muktamar NU ini ditunggangi kepentingan politik sektoral, akibatnya pasca muktamar harus ada timbal balik atau balas budi dari warga NU,” tegas pria yang duduk di Komisi D DPRD Jatim ini.
Ditambahkannya, jangan sampai akibat dari pengunaan APBD untuk acara Muktamar NU, dikhawatirkan memicu dampak hukum terhadap NU. Untuk itu semua ini harus benar-benar dimatangkan, agar pelaksanaan Muktamar NU ini bisa semakin mendekatkan kembali antar umat NU dan mengawal politik kebangsaan di negeri ini.
Sementara itu,  Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku bantuan dana untuk acara Muktamar NU itu hal biasa. Karena setiap ormas menggelar acara,  Pemprov Jatim pasti memberikan bantuan tapi memang nominalnya menyesuaikan dengan besar-kecilnya ormas tersebut.
“Bantuan itu hal yang biasa. Toh semuanya sudah diatur dalam UU. Namun demikian jumlah dana bantuan yang diberikan disesuaikan dengan besar kecilnya ormas,”tegas Pakde Karwo usai mengikuti rapat paripurna LKPj Gubernur Jatim di Kantor DPRD Jatim, Kamis (16/4). [cty]

Tags: