Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jawa Timur siap menerima aduan masyarakat. Dimana, jika ada yang menemukan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan penanganan warga terdampak covid-19. Tak perlu datang ke gedung DPRD, warga diperbolehkan untuk melapor melalui media sosial.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, Kamis (7/5). Pihaknya mengaku telah menerima banyak laporan soal penyaluran bantuan yang salah sasaran. “Ada yang mengatakan bahwa bantuan ini diberikan bukan untuk orang yang tepat,” kata Sadad ketika dikonfirmasi.
Namun, Sadad menjelaskan sejauh ini laporan itu tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung. “Oleh karena itu, saya imbau jika ada anggota masyarakat merasakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan tersebut jangan segan-segan melaporkan ke DPRD Jatim,” tambahnya.
Laporan tersebut nantinya harus disertai dengan menunjukkan bukti awal. “Pelapor bisa memanfaatkan medsos, baik Facebook, Instagram, atau Twitter. Baik ke akun DPRD Jatim atau ke akun pribadi saya,” kata Sadad yang juga pemilik akun Instagram, @ansadad ini.
Sejauh ini, laporan itu telah ia terima melalui beberapa akun media sosialnya mengenai ketidaktepatan penyaluran bansos dari Pemerintah. Beberapa laporan menyebut data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) yang menjadi pijakan penyaluran bansos tidak akurat.
“Kami bisa memaklumi bahwa dalam situasi normal saja, data keluarga penerima manfaat tidak tersaji akurat. Apalagi, dalam situasi krisis seperti sekarang ini,” kata Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.
Sekalipun demikian, sudah seharusnya pihak eksekutif memperbaikinya. “Oleh karena itu, saya berharap jika masyarakat menemukan data yang tidak akurat di desanya, di RW, atau di RT, silakan menyampaikan bukti-bukti pendukung awal ke DPRD Jawa Timur,” kata Sadad.
“Misalnya dugaan salah sasaran dengan menyertakan lokasi tepatnya di mana dan informasi pendukung lainnya. Agar efektif, bisa melaporkan melalui media sosial,” pungkasnya. [geh]
