kepala bidang sapras bakorwil saat memberikan sambutan dihadapan peserta Rakor Penanganan dan Pengelolaan Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Bagi UMKM yang di selenggarakan di Aula Mliwis Putih setempat, Rabu (11/11)
Bojonegoro, Bhirawa
Jumlah pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim khusunya di II Bojonegoro terus meningkat. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga mengalami peningkatan. Sayangnya masih ada beberapa masalah yang harus diatasi oleh pemerintah terutama terkait limbah yang hingga kini masih dikeluhkan oleh masyarakat.
Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Agung Hariyanto melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Bakorwil II Bojonegoro, Edi Supaji mengatakan jika akhir-akhir ini banyak dikejutkan dengan banyaknya pengaduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha mikro kedil dan menengah antara lain pengerajin batik, pengrajin tahu, penambang batu serta penambang pasir.
Dari hasil monitoring Badan Lingkungan Hidup (BLH) dilapangan menyebutkan jika masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana berupa laboratorium air, udara dan tanah yang memenuhi persyaratan (tersertifikasi).
“Masih rendahnya anggaran untuk pengawasan dan SDM yang ada, sehingga penanganan kasus tidak segera dapat di tindaklanjuti. Bahkan lemahnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini seperti Perijinan, BLH/KLH serta Dinas Koperasi dan UMKM dan Perindag,” kata Edi Supaji pada Rakor Penanganan dan Pengelolaan Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Bagi UMKM yang di selenggarakan di Aula Mliwis Putih setempat, Rabu (11/11).
Bahkan keterbatasan lahan yang di miliki oleh pengusaha mikro kecil dan menengah berakibat sulitnya membangun Unit Pengelolaan Limbah (UPL). Oleh sebab itu di butuhkan UPL mobil bergerak yang di fasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota.
“Didalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah perlu di selenggarakan secara menyeluruh, optimal dan keseimbangan. Dalam satunya melalui pengembangan iklim yang kondusif serta memberikan kesempatan berupa dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya,” imbuhnya.
Untuk itu pihaknya mengharapkan kedepan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi mikro kecil dan menengah. Dan yang lebih penting lagi yaitu komitmen dan kebijakan daerah yang mendukung.
Seperti diketahui Bakorwil II Bojonegoro yang meliputi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Jombang, Kabupaten/Kota Mojokerto serta Kabupaten/ Kota Kediri mampu menyumbang sebesar 20 persen untuk wilayah Jatim.
Untuk itu, usaha-usaha yang di miliki oleh masyarakat khususnya pengusaha mikro kecil dan menengah yang produksinya tidak menggunakan bahan import, hampir mengalami goncangan yang berarti.
“Fakta yang lain ternyata ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 4,67 persen dari kuartal II tahun 2015 ini, jumlah itu dari target ekonomi tahun ini sebesar 5,8 persen. Dengan demikian terbukti bahwa ekonomi Indonesia akan kokoh jika pelaku ekonomi di lakukan oleh sebanyaknya warga Negara,” jelasnya.
Disampaikan, dengan terjalinnya kekompakan antara aparatur pemerintahan maupun lintas sektor seperti peranan masyarakat dapat mengefektifkan kerjasama sehingga para pihak dari dinas maupun instansi terkait mampu menunjang kelancaran dan keberhasilan tugas bersama.
“Dengan harapan Presiden Joko Widodo dapat terwujudkan yaitu dalam Nawacita Beliau yakni menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Khususnya di tengah-tengah pelaku UMKM,” tegasnya.
Menurutnya dari krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ternyata tidak sampai melumpuhkan perekonomian nasional. Itu terbukti akibat krisis ekonomi harga kebutuhan pokok melonjak, inflansi hampir tidak dapat di kendalikan serta ekspor menurun khususnya produk manufaktur.
“Selain itu impor barang modal menurun, produksi barang manufaktur menurun, pengangguran meningkat adalah benar, tetapi itu semua ternyata tidak berdampak seriusnya terhadap perekonomian rakyat,” ujarnya.
Dari dalam Rakor tersebut, perwakilan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, Dinas Koperasi dan UMKM Jatim serta perwakilan dari delapan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah lingkup Bakorwil II Bojonegoro. [bas]
