Banyak Guru PNS Pensiun, Angka Putus Sekolah Tinggi

PGRI kabupaten Probolinggo jelaskan tentang 1180 guru masuk masa pensiun.

Problema Pendidikan di Kabupaten Probolinggo
Probolinggo, Bhirawa
Membedah permasalahan pendidikan di kabupaten memang tak pernah ada habisnya. Namun dengan memetakan permasalahan pendidikan yang ada di kabupaten, harapannya dapat bersama-sama mencari solusi lokal untuk penyelesaian masalah lokal agar pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik.
Salah satu permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo adalah tingginya angka pensiun guru. Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, sebanyak 1.180 guru di Kabupaten Probolinggo akan memasuki masa purna tugas atau pensiun. Sementara pada sisi lain angka anak putus sekolah di kabupaten Probolinggo sangat tinggi yakni mencapai 24.697 anak.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Dewi Korina, Kamis (23/8), dalam 5 tahun mendatang akan kehabisan guru PNS karena sebanyak 1.180 guru PNS masuk masa pensiun. Di sisi lain anggaran untuk pengangkatan PNS baru juga terbatas.
“Inilah yang menjadi masalah besar pendidikan di Kabupaten Probolinggo,” urainya yang disampaikan pada Kegiatan Perencanaan Program Inovasi dengan Kabupaten Probolinggo. Tingginya guru yang akan memasuki masa pensiun tersebut, membuat banyak sekolah akan mengalami kekurangan guru.
Dari olahan data Dapodikdasmen pada 2018, wilayah-wilayah yang kekurangan guru meliputi Kecamatan Sumber, Lumbang, Krucil, Kuripan, Tiris, Bantaran, dan Sukapura.
Permasalahan lain terkait pendidikan di Kabupaten Probolinggo adalah Angka Mengulang Kelas (AMK) untuk Kelas 1 SD cukup tinggi. Hasil dari olahan dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) pada November 2017 menyebutkan bahwa dari 78.437 siswa SD kelas 1 pada tahun 2017, sebanyak 1.551 siswa kelas 1 harus mengulang kelas karena kemampuan membaca dan berhitung yang sangat rendah, jelasnya.
“Rata-rata permasalahan yang paling banyak adalah siswa kelas 1 tidak bisa naik kelas karena bisa membaca namun tidak memahami apa yang dibacanya. Padahal beban pelajaran di kelas 2 menuntut siswa untuk bisa membaca dan memahami bacaan. Sehingga akhirnya guru memutuskan siswa tersebut harus mengulang kelas 1 lagi,” terangnya.
Secara terpisah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Santoso, mengungkapkan, permasalahan terbesar yang dialami oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Probolinggo adalah banyak guru Pendidikan Agama Islam yang terpaksa menjadi guru kelas dan harus mengajar Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan pelajaran lainnya, karena kurangnya guru mata pelajaran.
Anna Maria Sekretaris Bappeda Kabupaten Probolinggo juga tak kalah mengejutkan. Dari 338.488 anak putus sekolah di Jawa Timur pada 2017, sebanyak 24.697 anak berada di Kabupaten Probolinggo. Bahkan Kabupaten Probolinggo menempati urutan dua tertinggi setelah Kabupaten Jember.
“Hal ini menjadi PR bagi kita semua dan saya berharap Program INOVASI hadir di Kabupaten Probolinggo dapat membantu kami mengatasi permasalahan ini,” ungkapnya.
Silvana Erlina Provincial Manager Program Inovasi Jawa Timur mengungkapkan, Program INOVASI hadir di Kabupaten Probolinggo bersama-sama dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan mengatasi masalah lokal sesuai dengan potensi dan konteks lokal. Sehingga memunculkan solusi yang sesuai kebutuhan lokal di Kabupaten Probolinggo. [wap]

Tags: