Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Trenggalek, Eko Yuniarti
Trenggalek, Bhirawa
Pendidikan tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Trenggalek membutuhkan sedikitnya 60 kepala sekolah baru untuk mengisi kekosongan jabatan terjadi pada tahun ini. Kekosongan jabatan kepala sekolah SDN ini disebabkan banyaknya PNS kepala sekolah yang pension di tahun 2020.Untuk sementara tugas-tugas Kasek sementara waktu akan diampu atau dirangkap oleh kepala sekolah SDN lain.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Trenggalek, Eko Yuniarti menyatakan dari jumlah 422 SDN di kabupaten Trenggalek, di tahun ini terdapat kurang lebih 60 SDN yang tidak punya kepala sekolah karena telah purna tugas (pensiun).
“Sedangkan Saat ini dari kepala sekolah SMP yang kosong per 1 Agustus itu masih ada satu tapi kita sudah punya calon, sedangkan dari 422 lembaga SDN, jumlah kepala sekolah yang pensiun tahun ini ada sekitar 60,”ungkapnya.
Lebih lanjut Eko mengaku sudah menyiapkan calon kasek yang akan mengisi kekosongan Kepala sekolah SDN, namun hal tersebut kandas lantaran belum memenuhi syarat menjadi Kasek.
“Sebenarnya kami sudah mencoba menyiapkan calon -calon yang mau ditest, sudah kita siapkan semacam pembekalan, namun masih banyak yang tidak memenuhi syarat dari hasil test tersebut,” keluhnya.
Terkait kendala perekrutan kepala sekolah Eko menyebutkan, memang ada persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari pangkat golongan juga harus sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 3 C, kalau terkait usia tidak menjadi masalah.
“Terlebih saat ini guru -guru yang mau mendaftar atau yang kita minta untuk seleksi itu sangat minim. Mungkin, karena mereka merasa nyaman jadi guru tanpa harus punya tanggung jawab sebagai manager,” tandasnya.
Ditambahkan Eko mengingat sebagai kepala sekolah harus bisa menyelesaikan administrasi baik administrasi keuangan maupun administrasi lain, pasalnya mereka mempunyai tanggungjawab sebagai manager.
“Mengelola dana (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), selanjutnya administrasi guru , kepala sekolah juga harus menyelesaikan, jadi ada admistrasi yang harus mereka kerjakan termasuk dengan data pokok pendidikan, karena di SD tidak ada staf adanya tenaga operator dan itupun belum optimal, kemudian reword atau honor yang kita berikan sangat minim, sehinga kita tidak bisa maju,” tandasnya.
Masih kata Eko dengan adanya kekosongan kepala sekolah tersebut ia mengaku cuma bisa menyiapkan melalui Plt Kepala Sekolah dari sekolah yang terdekat.
“Kepala sekolah yang terdekat merangkap, jadi bukan guru yang menjadi Plt tapi kepala sekolah terdekat yang merangkap,” ujarnya.
Ia tidak menampik kalau hal itu menggangu kelancaran dari kinerja kepala sekolah yang merangkap jabatan tersebut, namun pihaknya akan mengevaluasi hal tersebut agar tidak terganggu kinerjanya.
“Sebetulnya menggangu tapi memang karena tidak ada pilihan, kami akan lakukan evaluasi untuk Plt Kepala sekolah kita berupaya tidak memberi beban yang berat kepada kepala sekolah yang merangkap. misalnya dari lembaga yang besar kita beri tugas untuk merangkap di sekolah yang kecil, kalau sama sama besar jelas tidak mampu,” tutupnya. [wek]
