Suasana pelaksanaan UNBK Sesi 2 di SMAN 1 Kota Batu, Senin (1/4).
Ombudsman Minta Dinas Pendidikan Terkait Galakkan Sanksi
Surabaya, Bhirawa
Pelaksaaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 jenjang SMK/SMA masih ditemukan berbagai maladministrasi yang dilakukan oleh sekolah.
Bahkan, tercatat dari dua belas lembaga, yakni 8 lembaga dari jenjang SMK dan 4 lembaga dari jenjang SMA yang jadi model sampling Ombudsman mulai dari Madiun, Kediri dan Surabaya, hampir seluruh sekolah masih bermasalah dengan persoalan administrasi. Seperti pemasangan denah duduk peserta ujian, pengawas hingga komunikasi antar siswa. Hal itu dikatakan langsung oleh Koordinator tim bidang Pendidikan, Vice Admira, Ketika dihubungi Bhirawa, Kemarin (3/3).
Menurut Vice, hampir semua sekolah dikunjungi oleh pihaknya masih bermasalah dengan masalah administrasi. Seperti ketika mengawasi UNBK di jenjang SMA beberapa waktu kemarin, pihaknya bahkan menemui pengawas yang masih menggunakan handphone hingga kedalam kelas. Dan hal itu menurut dia termasuk kedalam pelanggaran berat.
“Kalu sudah indikasi pelanggaran berat ini sanksinya mereka (pengawas yang melanggar) dibebastugaskan sebagai pengawas ruang dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh ketua Panitia UN tingkat Kabupaten/Kota atau provinsi,”ungkap dia. Selain itu, lanjut dia, persoalan lain seperti komunikasi antar siswa, jumlah pengawas yang mengawasi kelas besar juga menjadi catatan bagi pihaknya. “Ada di salah satu lembaga SMK kita temui bahwa kelas besar (jumlah siswa lebih dari 20) ini hanya terdapat satu pengawas. Meskipun menggunakan CCTV, ini tetap tidak boleh,”kata dia.
Persoalan teknis dalam UNBK seperti sistem keamanan dan jaringan juga tidak luput dari perhatiannya. Pasalnya, selama dua hari terakhir pelaksanaan UNBK jenjang SMA, tim nya menemukan persoalan jika komputer siswa ada yang ter log-out sendiri. Hal itu dikatakannya sering terjadi di 10 menit pertama. “Kemarin ada beberapa siswa yang komputernya keluarva sendiri, tapi jawaban nya sudah terkunci. Ada juga siswa yang jawabannya tidak terkunci sehingga dia harus mengerjakan dari awal lagi. Tapi tim proktor sekolah sudah menangani itu,”urainya.
Persoalan-persoalan substansial tersebut, dinilai Vice sudah seharusnya diperhatikan dan dditerapkan oleh lembaga. Sebab, ketentuan tata tertib yang ada di POS UN dan dibuat oleh BNSP (Badan Standart Nasional Pendidikan) terkait dengan integritas pelaksanaan UNBK yang dijunjung oleh masing-masing sekolah.
“Sudah seharusnya semua pihak penyelenggara memperhatikan itu. Begitupun pengawas seharusnya memberi contoh yang baik untuk siswa,”tegas dia.
Dengan banyaknya temuan tersebut Vice menyerankan jika baik Dinas Pendidikan Provinsi maupu Dinas Pendidikan Kota harus menggalakkan sanksi. Karena, prosedur (POS UN) dibuat bukan tanpa maksud.
Kendati begitu, diakuinya, perbaikan penyelenggaraan UNBK setiap tahun terus dilakukan. hasilnya, ada perbaikan seperti pemasangan denah tempat duduk siswa yang jauh lebih baik, server, jaringan dan masalah komputer log out tahun ini bisa ditangani lebih sigap dan cepat. “Tetap yang masih jadi catatn utama kami, adalah pengawas yang menggunakan hp di ruang ujian,”terang dia. [ina]
