Ketua MKKS SMP swasta Kota Surabaya, Erwin Darmogo (kiri), Kepala SMP Muhammadiyah 6 Surabaya, Syadqomulloh dan Kepala SMP 17 Agustus 1945 Wiwik Wahyuningsih, saat mendatangi kantor Dindik Kota Surabaya, Kamis (4/7).
Surabaya, Bhirawa
Persoalan PPDB jenjang SMP di Kota Surabaya masih belum selesai. Kali ini, pihak SMP swasta menunggu komitmen dan kepastian yang diberikan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya. Pasalnya, hingga detik ini masih ada siswa yang melakukan pencabutan berkas yang berdampak pada berkurangnya siswa yang mendaftar ke SMP swasta.
Diungkapkan Kepala SMP 17 Agustus 1945, Wiwik Wahyuningsih, hampir setiap hari di sekolahnya ada siswa yang mencabut berkas dengan alasan mendapatkan panggilan di sekolah negeri.
“Hari Senin di sekolah saya masih ada dua siswa yang melakukan cabut berkas. Dan itu hampir ada tiap hari pencabutan,”ungkap wanita yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta wilayah timur ketika ditemui di kantor Dindik Kota Surabaya , Kamis (4/7).
Wiwik mengatakan orang tua beralasan masih bisa mendaftar sekolah negeri hingga Sabtu (6/7) sehingga banyak yang melakukan cabut berkas hingga saat ini. Dari 139 formulir yang diambil dari sekolahnya, baru sekitar 40 siswa yang mengembalikan formulir.
“Yang belum mengembalikan kami telfon katanya diterima sekolah negeri. Ada juga yang bilang baru ditelfon atau disms sekolah negeri kalau mereka diterima di sekolah negeri. Padahal pemenuhan pagu sudah tutup, kok masih saja ada yang masuk sekolah negeri ini jalur apa lagi,” urainya.
Hal yang sama diutarakan Kepala SMP Muhammadiyah 6 Surabaya, Dikky Syadqomulloh yang mengeluhkan minimnya siswa baru yang diterima oleh pihaknya. Bahkan, ia mengaku oigak sekolah harus terpaksa menaikkan SPP pada tahun ajaran baru ini. Terlebih sekolah belum mendapatkan solusi dari Dindik Surabaya. Maka dari itu, pihaknya mendesak agar segera ada regulasi dan teknis terkait keberlangsungan pihak Dindik menghentikan PPDB di jenjang SMP.
“Jika tidak segera dihentikan (PPDB,red), sampai sabtu besok (6/7) diperkirakan siswa yang mencabut berkas di sekolah swasta semakin bertambah. Belum lagi kebijakan Dindik ini tak segera menemui titik temu”, terangnya.
Menanggapi keluhan pihak swasta, Ketua MKKS SMP swasta, Erwin Darmogo mengungkapkan jika pihaknya kembali menemui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dindik Kota Surabaya, Darminto untuk menyampaikan beberapa hal terkait PPDB di Kota Surabaya. Ia meminta agar dalam PPDB di ini juga melibatkan Bapekko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya.
“Komunikasi kami dari awal dengan mereka (Bapekko). Kami ingin solusi terbaik bagi kami (swasta). Apalagi, kita juga menjalin hubungan sangat baik juga dengan Dindik Kota bahkan juga berkomitmen dalam PPDB ini,” ujar nya.
Sayangnya sambung dia, belum ada solusi. Pihaknya juga minta ada pertemuan lengkap dengan Kepala Dindik Kota Surabaya, Wali Kota, dan Kepala Bapekko
“Yang penting disepakati. Dan kita ingin ada bukti hitam diatas putih dan harus ditaati jika ada pertemuan dan konsep dalam PPDB mendatang,”pungkas dia. [ina]
