Foto: ilustrasi
Banyuwangi, Bhirawa
Pemkab Banyuwangi berupaya mengoptimalkan sektor ekonomi berbasis pariwisata. Tidak hanya mengandalkan industri ekstraktif berbasis sumber daya alam seperti pertambangan emas.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengaku memilih jalur negosiasi buat memperjuangkan hak daerah dalam manajemen pengelolaan industri ekstraktif, khususnya pertambangan emas di daerahnya. Pemkab Banyuwangi, kata dia, menempuh jalur perbaikan regulasi supaya kegiatan pertambangan lebih berpihak ke daerah. Langkah ini sempat dipandang sinis.
“Tapi kita komitmen semua ini demi masa depan rakyat Banyuwangi sampai akhirnya Pemkab Banyuwangi berhasil merevisi isi perjanjian hibah saham menjadi hibah saham non dilusi. Daerah tidak boleh menyerah meskipun saat ini Undang-undang Minerba yang ada belum memihak,” ujar Bupati Anas, Rabu (15/10).
Menurut Anas, pengelolaan sektor tambang di Indonesia belum berpihak kepada daerah. Royalti tambang yang diberikan sangat rendah, belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Banyuwangi pun merintis usaha untuk mendapatkan saham cuma-cuma alias golden share.
Pihaknya meminta masukan dari sejumlah lembaga penasihat keuangan dan ahli hukum pertambangan. Konsultasi dilakukan rutin dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Golden share ini perjuangan kita. Setelah negosiasi yang cukup alot, sekarang Banyuwangi berhasil memperoleh golden share 10 persen non dilusi,” tandasnya.
Kelak, keuntungan dari kepemilikan saham tersebut akan langsung masuk ke daerah melalui APBD. “Saya sengaja tidak bikin BUMD untuk menutup celah penyimpangan sekaligus saham pemerintah daerah tidak terdilusi,” kata dia.
Untuk menjamin transparansi, dibuat regulasi yang mengontrolnya. Golden share, ujar dia, tidak akan terusik siapapun meski Bupati Banyuwangi berganti. “Kalau saya berpikir untuk diri saya sendiri, tentu saya tidak akan ngotot minta saham 10 persen untuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Dengan keuntungan berdasarkan saham yang dimiliki pemda, Anas melanjutkan, pembangunan di Banyuwangi kian kencang, bisa menyekolahkan anak-anak sampai doktor keluar negeri, Puskesmas-puskesmas makin modern.
Meskipun potensi tambang cukup besar, Banyuwangi tidak bergantung pada hasil tambang tersebut. Sejumlah sektor ekonomi terus digerakkan. Salah satunya sektor industri kreatif berbasis pariwisata. Pengembangan destinasi wisata di Banyuwangi terus dilakukan.
Misalnya Pantai Pulau Merah yang bersebelahan dengan lokasi penambangan Tumpang Pitu. Destinasi wisata ini terus dipoles. Termasuk menggelar even tahunan bertajuk kompetisi selancar internasional di tempat itu. Hasilnya, masyarakat setempat mulai membuka gerai makanan, suvenir, menyewakan homestay, dan membuat kerajinan untuk buah tangan wisatawan. “Termasuk ada yang dikirim ke restoran ikan bakar untuk belajar cara membakar ikan yang pas,” kata Anas.
Tradisi daerah dengan latar potensi alam juga dikemas apik lewat Banyuwangi Festival untuk menggaungkan pariwisata di ujung timur Pulau Jawa. Contohnya, Banyuwangi Ethno Carnival, Festival Gandrung Sewu, Batik Festival, Festival Rujak Soto, International Tour de Banyuwangi Ijen, sampai Banyuwangi Beach Jazz.
Berkat berbagai pengembangan itu, ia mengklaim sektor ekonomi berbasis pariwisata bertumbuh. Kenaikan sektor kerajinan (tekstil, kerajinan berbasis kayu dan rotan, serta barang kulit), misalnya, pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi naik hampir 75 persen.
Sektor industri kuliner naik 12 persen, sektor perhotelan tumbuh 18 persen, dan sektor jasa hiburan kebudayaan naik 38 persen. Kenaikan beberapa sektor industri kreatif itu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang sebesar 7 persen.
“Pariwisata dan industri kreatif ini memang berjalan seiringan. Pariwisata dan industri kreatif adalah sektor yang nyaris tak pernah surut, pertumbuhannya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Maka ke depan sektor ini bakal jadi salah satu tumpuan ekonomi Banyuwangi,” papar Anas. [nan]
