Pemasangan spanduk di Sukodono.
KabSidoarjo, Bhirawa
Walaupun spanduk sudah dicopot Satpol PP, namun pemasangan spanduk penolakan gedung terpadu Rp 800 miliar oleh tiga partai berjalan masiv. Spanduk itu, Senin (31/7) pagi, masih bertebaran di perempatan Gedangan , Sruni, Sukodono, Krian, Prambon dan Porong serta Waru.
Padahal Satpol PP sudah bergerak menertibkan spanduk ini. Tiga partai yakni DPD PAN, DPC PDIP, DPD PKS Sidoarjo secara organisasi tengah memasang spanduk penolakan itu. Ketiganya tidak berjuang di luar parlemen, di dalam gedung DPRD melalui fraksi masing-masing tengah menyuarakan penolakan terhadap keinginan bupati membangun gedung dengan anggaran yang super fantastis tersebut.
Saiful Ilah sendiri membantah telah memerintahkan Satpol PP mencopoti spanduk. “Saya tidak pernah menyuruh Satpol PP, justru masyarakat Sidoarjo yang mencopoti itu. Seperti spanduk di lingkar timur itu dicopot masyarakat,” katanya. Ia mengutarakan kegeramannya terhadap pemasangan spanduk ini, setelah mengetahui adanya spanduk penolakan gedung terpadu, ia mengontak ketua DPD PAN Sidoarjo, H Dzulhimam, untuk mempertanyakan alasan partai berlogo matahari biru ini memasang spanduk.
Namun Dzulhimam menegaskan, bahwa soal spanduk itu bukan keputusan pribadi. Tetapi sudah diputuskan organisasi. Saiful menegaskan tidak tahu apa maksudnya tiga partai itu menolak pembangunan gedung terpadu. “Kalau saya tidak membangun gedung ini juga tidak pate’ken, saya malah enak karena tidak punya beban,” ujarnya.
Tetapi ia meyakini penolakan oleh tiga partai ini tidak membawa efek samasekali. Masyarakat pasti akan bertanya kenapa tiga partai itu menghalangi keinmginan bupatinya untuk membangun. “Mau membangun kok dihalangi,” ungkapnya. Dirinya semakin kencang untuk menawarkan keinginannya membangun gedung Rp 800 miliar. Soal bagaimana prosesnya untuk meloloskan rencana ini, itu akan dibahas dalam rapat-rapat di dewan sebelum nanti diparipurnakan.
Namun sumber dari fraksi itu menyebutkan, tidak benar bila rencana ini didukung masyarakat Sidoarjo. “Dasarnya dari mana menyebut angka dukungan itu, coba di lihat komentar E 100 SS (radio Suara Surabaya) dari 1000 an komentar tidak satupun yang mendukung langkah itu,” ucapnya. Gedung terpadu itu justru enjauhkan birokrat dengan masyarakat, lagipula itu bukan kepentingan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Anggota fraksi Kebangkitan Bangsa, Damroni Chudlori, meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, Achmad Zaini harus dan wajib menjelaskan kepada publik dasarnya apa memunculkan anggaran Rp 800 miliar untu gedung terpadu tersebut. apakah ini melalui kajiandan apakah sudah ada DED (Detail Enginering Desain). Karena kalau bapekab tidak menjelaskan, maka yang akan terpojok adalah bupati sendiri. “kasihan bupayi yang akan jadi sasaran tembak masyarakat,” ingatnya. [hds]
[hds]
