Baperda DPRD Jatim Kedepankan Kualitas daripada Kuantitas

DPRD Jatim, Bhirawa
Jelang tutup tahun 2017, kinerja Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim dalam melakukan program legislasi tergolong menurun. Pasalnya, dari 26 Raperda yang ditargetkan dibahas pada tahun anggaran 2017, hanya 11 Raperda yang mampu diselesaikan dan disahkan menjadi Perda Jatim.
Ketua Baperda DPRD Jatim Ahmad Heri membenarkan secara kuantitas jumlah Raperda yang diselesaikan DPRD Jatim pada 2017 cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terjadi lantaran pihaknya lebih mengedepankan sisi kualitas daripada kuantitas.
“Ke depan, kami akan berusaha lebih berhati-hati dalam melakukan pembahasan Properda (Program Pembuatan Perda) sehingga mengupayakan Raperda yang akan dibahas itu sesuai kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi,” ujar politisi asal Partai NasDem saat dikonfirmasi, Senin (1/1).
Ia mencontohkan, kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi baik dari kabupaten/kota maupun pemerintah pusat di antaranya menyangkut persoalan tentang pendidikan, induk pariwisata, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. “Semuanya nanti diharapkan bisa menjadi payung hukum pada 2018,” jelas mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim ini.
Pada 2017, Raperda usulan DPRD Jatim sebanyak 16 Raperda dan 10 Raperda usulan eksekutif. Namun hingga akhir tahun, Raperda yang mampu diselesaikan menjadi Perda hanya sebanyak 11 Perda atau sekitar 42 persen. Sedangkan pada 2016, dari 33 Raperda yang masuk Properda ada 20 Perda yang diselesaikan atau 61 persen. “Memang ada penurunan kinerja legislasi DPRD Jatim jika dilihat dari tahun ke tahun,” ungkap Heri.
Raperda 2017 yang belum terselesaikan, lanjut Heri secara otomatis masuk prioritas Properda 2018. “Pada Properda 2018 mendatang, ada 11 Raperda usulan legislatif dan 4 Raperda usulan eksekutif, sehingga totalnya ada 15 Raperda yang akan dibahas pada tahun anggaran 2018 mendatang,” imbuhnya.
Ia optimistis meskipun pada 2018 merupakan tahun politik, namun kinerja legislasi DPRD Jatim tidak akan turun drastis. Alasannya, kata Heri semua perangkat pemenangan Pilkada sudah tertata dengan baik sehingga tidak terlalu menyibukkan anggota DPRD Jatim. “Saya optimistis minimal 10 Perda atau maksimal 15 Raperda, mampu diselesaikan setiap tahun,” pungkas Ahmad Heri. [cty]