Hamy Wahjunianto
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi A DPRD Jawa Timur meminta dan berharap agar Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Jawa Timur bisa dimaksimalkan perannya untuk menggali potensi dan Meminimalisir Kekurangan Wilayah.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto di mengatakan, pengamatan DPRD selama bulan ramadhan lalu, Baperwil hanya bisa membikin pasar murah.
“Saya rasa itu pekerjaan yayasan seperti saat saya di YDSF padahal kerja Baperwil harusnya lebih dari itu,” ungkapnya, Kamis (27/6) kemarin.
Lebih lanjut, sejak dilantik menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, pihaknya sudah mengatakan kepada Gubernur Jatim sebelumnya yakni Drs H Soekarwo bahwa prioritas Pemprov Jatim setidaknya ada tiga.
Pertama, masalah IPM (Indek Pembangunan Manusia). Mengingat, Jatim masih menempati peringkat ke-15 dari 34 provinsi di Indonesia. “Bahkan di Pulau Jawa, kita masih tertinggal dibanding DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ujar Hamy.
Sedangkan prioritas kedua, lanjut dia, adalah masalah kemiskinan. Mengingat, angka kemiskinan Jatim masih diatas rata-rata kemiskinan nasional.
“Tingkat kemiskinan Jawa Timur masih 11,0 persen sementara rata-rata nasional hanya 10 persen,” jelasnya. Kemudian prioritas yang ketiga adalah Gini Ratio (disparitas).
Sebab, kata Hamy, gini ratio Jatim masih cenderung naik turun sehingga ketimpangan antar wilayah selama ini belum bisa dituntaskan dengan pembangunan infrastruktur yang ada. Khususnya disparitas antara wilayah utara dan selatan Jatim.
“Saya yakin jika pembangunan jalur lintas selatan rampung maka disparitas antar wilayah di Jatim bisa dipangkas,” ujar Hamy politisi asal Fraksi PKS ini.
Gini ratio Jatim saat ini masih berkisar 3,7 hingga 3,8 persen (September 2018). Namun pada September 2017 sempat 4,14 persen, padahal batas maksimal Gini Ratio adalah 4 persen.
“Ini yang mudah diukur oleh DPRD Jatim sehingga harusnya tugas dan fungsi Baperwil yang diperluas juga untuk mengatasi tiga hal tersebut,” harapnya.
politisi asal Surabaya ini mencontohkan, problem Baperwil Bojonegoro yang membawahi wilayah Pantura adalah kalau musim kemarau mengalami kekeringan (kekurangan air bersih) dan saat musim hujan kebanjiran.
“Tugas Baperwil adalah bagaimana bisa memaksimalkan keuanggulan yang dimiliki daerah dan meminimalisir kekurangan yang ada. Begitu juga di Baperwil Malang yang memiliki potensi wisata dan agrobisnis. Lalu di Baperwil Jember punya potensi geothermal,” imbuhnya.
Begitu juga infrastruktur sebenarnya sudah cukup memadai seperti dobel track alur Pantura dan Jalur tengah sudah selesai. Bahkan jalan tol juga sudah menyambung serta pelabuhan juga sudah merata dan representatif.
“Pekerjaan Rumah kita tinggal wilayah Selatan Jatim karena JLS baru 60 persen. Kita juga bersyukur Bappenas sudah mengucurkan dana 2,5 triliun bantuan pinjaman soft loan dari IDB tapi kebutuhan membengkak menjadi 4,5 triliun,” ungkap Hamy.
Maka itu pihaknya, berharap Baperwil di Jatim lebih proaktif koordinasi dengan semua stake holder dan kalau bisa sebelum pembahasan APBD masing-masing Kabupaten/Kota agar ide-ide dari provinsi bisaa diakomodir Kabupaten/Kota.
“Kalau memungkinkan juga melibatkan BUMN dan pihak swasta untuk memanfaatkan CSR karena selama ini kurang dikordinasi dengan baik sehingga kurang tepat sasaran kurang optimal,” pungkasnya. [geh]
