Bapeten Cari Masukan Perubahan UU Ketenaganukliran

Kepala Bapetan, Jazi Eko Istianto ketika memberikan keterangan pers dalam rangka menyusun perubahan UU No 10 Tahun 1979. [m taufik/bhirawa]

Kota Malang, Bhirawa
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengawasan di bidang ketenaganukliran untuk menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Karena itu Bapeten, mencari masukan dari akademisi untuk melakukan perubahan Undang-undang Ketenaganukliran
Kegiatan ini sekaligus  pemanfaatan tenaga nuklir yang begitu luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti pada bidang kesehatan,  industri dan penelitian.
Kepala Bapeten Jazi  Eko Istianto, di Malang, Selasa 7/3 kemarin menuturkan, dalam rangka menyusun perubahan UU Nonor 10 tahun 1997, pihaknya telah meminta masukan
darai akademisi dan praktisi diseluruh Indonesi. Ini dimaksudakan agar kerangka perubahan itu benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
Karena pemanfaatan tenaga nuklir sangat banyak, meskipun ada sisi lain yang membahayakan, bagi kesehatan. Tetapi  ada juga yang sangat baik dikembangkan di  bidang kesehatan contohnya digunakan untuk, kedokteran nuklir dan radiodiagnostik. Selain itu ada juga pemanfaatan tenaga nuklir untuk bidang Industri diantaranya digunakan untuk radiografi,  logging dan gauging.
Bahkan  dibeberapa tempat, anfaatan tenaga nuklir di bidang penelitian digunakan untuk  pertanian, dengan cara  memperpendek jangka panen, dan menjadikan hasil tani semakin sempurna, semisal untuk petani apel,  hasilya bisa lebih bagus. Demikian halnya dengan  peternakan dan produksi radioistop.
Ia menyatakan, sejak diberlakukan pada tahun 1997 sampai saat ini, UU No.10/1997 belum pemah dilakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Undang-Undang Ketenaganukliran (UUK). Padahal,  selama hampir 20 tahun / telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan terkait ketenaganukliran baik secara nasional maupun internasional.
Oleh karena itu,  sudah selayaknya mulai dilakukan perubahan atau revisi terhadap UUK dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan abad ke-21. Perjalanan UUK selama hampir 20 tahun terakhir juga memberikan banyak pelajaran bahwa masih terdapat aspek dari rangkaian siklus.
Ketenaganukliran yang belum terakomodasi secara memadai / antara lain dari aspek pengadaan bahan nuklir (termasuk pengadaan dan impor),  aspek pertahanan dan keamanan, serta pemanfaatan berbagai sumber radiasi (zat radioaktif maupun pembangkit radiasi).
Ditambahkan dia, pengaturan tentang revisi UUK akan melibatkan sejumlah instansi terkait lainnya seperti BATAN (Badan Tenaga Nuklir berbagai perguruan tinggi negeri swasta instalasi dan bahan nukli , fasilitas radiasi dan zat radioaktif,  lembaga uji kesesuaian laboratorium dosimetri,  pengangkut , penerima zat radioaktif, serta penghasil limbah dan pengelola limbah zat radioaktif. [mut]

Tags: