Wakil Bupati Blitar, Marhaenis UW secara simbolis menerima Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
(Percepat Penanggulangan Kemiskinan)
Kabupaten Blitar, Bhirawa.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja pemanfaatan dan pemutakhiran data terpadu 2015 untuk program penanggulanan kemiskinan. Raker dihadiri para kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) anggota TKPKD, Camat se Kabupaten Blitar, serta relawan TKPK.
Selain itu pada kesempatan tersebut juga diagendakan pula penyerahan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kepada Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo. Serta penyerahan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dari wakil bupati Blitar kepada TNP2K dan Bappeda Provinsi.
Dikatakan Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Eko Susanto, pelaksanaan Raker tersebut bertujuan untuk melakukan penajaman beberapa aspek penting dalam program penanggulangan kemiskinan. Diantaranya adalah perencanaan dan keterpaduan program, penetapan sasaran, serta pengawasan dan evaluasi.
“TKPKD diberi mandat untuk melakukan langkah-langkaj terpadu lintas pelaku dalam menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan,” kata Eko Susanto. Selain itu menurutnya percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010. Dengan demikian TKPKD berkomitmen untuk mendorong penganggaran yang responsif dan koordinasi penanggulangan kemiskinan bersama para stake holder di Kabupaten Blitar.
“Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, TKPKD Kabupaten Blitar melakukan berbagai langkah terpadu,” terangnya.
Bahkan kedepan TKPKD Kabupaten Blitar juga akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar untuk pemetaan kemiskinan. Sehingga dengan pemetaan ini nantinya akan ada langkah yang jelas dan tepat sasaran, dimana sebelumnya Pemkab Blitar dan BPS telah menandatangani nota kesepakatan bersama tentang pengembangan data dan informasi pembangunan Kabupaten Blitar. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengetahui beberapa data yang dimiliki BPS, untuk rencana pembangunan Pemkab Blitar, termasuk data kemiskinan di Kabupaten Blitar.
“Dengan data pendukung dari BPS tersebut diharapkan ke depan formulasi perencanaan pengentasan kemiskinan bisa sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan,” terangnya lagi.
Sementara itu dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Gita Puri tersebut juga dicanangkan Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan Bagi Warga Kabupaten Blitar (Gerbang Kawentar). Program ini merupakan konsep terpadu dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dimiliki Kabupaten Blitar.
Eko berharap program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blitar bisa berjalan maksimal. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat diperlukan.
“Ini bukan tugas yang mudah untuk mensukseskan program pengentasan kemiskinan ini. Namun dengan sinergi semua pihak kami yakin hasil nyata dari program ini bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. [htn.adv]
