Bappeda Kabupaten Situbondo Sosialisasi Progam DTD-AKP

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo saat memimpin sosialisasi program DTD-AKP di lantai II Pemkab Situbondo, Rabu (26/2). [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Bappeda Kabupaten Situbondo rutin setiap tahun memperbaharui Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP). Tujuannya adalah untuk memperbaharui data lama.
Agar program ini berjalan lancar, kegiatan tersebut kembali digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo, di aula lantai II gedung Pemkab Situbondo, Rabu (26/2).
Kepala Bappeda Tri Cahya Setyaningsih mengatakan, DTD-AKP dilaksanakan setiap tahun, agar data lama lebih valid. Kberadaan data yang akurat, lanjut Tri, sangat dibutuhkan dalam perencanaan program pengentasan kemisikinan.
Agar pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran, aku Tri, diperlukan data valid yang notabene menjadi acuan desa dalam mengambil kebijakan publik. “Ini juga untuk peningkatan pelayanan dan transparansi publik,” jelas mantan Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo itu.
Tri menambahkan, kegiatan DTD-AKP dihadiri oleh 250 peserta, yang diikuti para Camat, Kepala Desa, forum tokoh masyarakat, TKPK Desa, maupun TKPK kecamatan. Tri berharap, sosialisasi dapat memberi manfaat dan memiliki fungsi untuk kelancaran validasi DTD-AKP.
“Program ini sasaran utamanya adalah untuk menghasilkan data yang benar dan valid,” papar mantan Kabag Pembangunan Pemkab Situbondo itu.
Sementara itu Sekretaris Daerah Situbondo Syaifullah, menjabarkan risalah DTD-AKP dihadapan ratusan peserta sosialisasi. Dahulu, sambung mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu, yang didata hanya orang miskin saja. Kini sebaliknya, ujarnya, orang kaya juga ikut didata guna melengkapi program DTD-AKP terbaru.
“Ini karena data kependudukan bersifat dinamis, maka selalu diperlukan pembaharuan secara terus menerus. Menurut catatan, tahun 2018 program ini bernama Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif. Kini sudah berubah menjadi DTD-AKP,” ujar Syaifullah.
Sementara itu Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, menerangkan, tujuan utama sosialisasi adalah untuk memberikan motivasi kepada para kades dan petugas pendata kemiskinan agar terus bersemangat dalam memperbaiki pendataan warga miskin yang benar.
“Ini karena permasalahan kemiskinan selama ini datanya belum valid. Jika sudah valid, maka bantuan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat akan selalu tepat sasaran,” jelas Bupati Dadang. [awi]

Tags: