Bappeda Kota Batu Dituntut Miliki Database

Bappeda Kota BatuKota Batu, Bhirawa
Untuk mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kota digelarlah Musrenbang tingkat SKPD di Balai Desa Punten, Selasa kemarin (10/3). Musrenbang yang dipimpin Sekda Kota Batu tersebut bertujuan untuk memfinalisasi program-program yang diusulkan oleh masing-masing SKPD.
“Program ini nanti akan disandingkan dengan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan dalam Musrenbang tingkat kota. Sehingga nantinya SKPD lebih siap saat penyampaian di forum Musrenbang Kota,” ungkap Sekda Kota Batu, Widodo.
Dalam Musrenbang ini, SKPD membuat rancangan program untuk mewujudkan visi misi Walikota Batu. Serta kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Sementara itu menurunnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) membuat Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso resah.
Pasalnya Musrenbang merupakan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Sebagai forum tahunan, Musrenbang diharapkan sebagai sarana untuk merancang program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat.
Menghadapi kenyataan tersebut, Punjul meminta agar Bappeda benar-benar bisa menyajikan data riil tentang usulan-usulan masyarakat, baik di Musrenbang tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan untuk dituangkan dalam bentuk program.
“Bappeda harus memiliki data base, banyak usulan yang tidak tertampung. Bahkan ada desa yang mengusulkan satu program dalam setiap Musrenbang, tetapi tidak pernah dimasukkan. Dampaknya ya seperti saat ini, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menurun,” kata Punjul kepada bhirawa usai Coffee Morning di Balai Desa Pandanrejo kec Bumiaji, Senin kemarin (9/3).
Sayangnya Punjul tidak menyampaikan usulan dari desa mana dan apa program yang diusulkan.
Dijelaskan dengan adanya data base, maka usulan program dari Musrenbang sebelumnya dapat dibuka kembali, apakah termasuk program prioritas atau tidak. Sehingga masyarakat juga memahami bahwa usulannya memang sudah terdata, kalau memang belum dilaksanakan berarti belum masuk dalam skala prioritas.
Tak hanya Bappeda, seluruh kepala SKPD diharapkan juga membawa data riil, seperti database kependudukan, sarana prasarana yang rusak dan lainnya. “Musrenbang tingkat kota merupakan forum untuk memadukan antara usulan dari bawah dengan program yang dirancang SKPD, sehingga nanti ada titik temu,” tutur Punjul.
Agar efektif, maka seluruh kepala SKPD harus mengikuti Musrenbang secara tuntas. Sebab dalam prakteknya banyak kepala SKPD yang meninggalkan kegiatan setelah acara seremonial. Saat pembahasan kepala SKPD seringkali menyerahkan kepada pejabat dibawahnya, sehingga seringkali tidak bisa mengambil keputusan saat penyusunan program.
“Kepala SKPD harus mengikuti sampai tuntas. Sebab usulan yang telah disepakati dalam Musrenbang itulah yang nanti dijabarkan dalam kegiatan masing-masing SKPD. Kalau tidak, maka saat penyusun kegiatan dan anggaran, bisa-bisa malah tidak memasukkan yang telah disepakati dalam Musrenbang,” tandas Punjul.
Musrenbang Kota Batu akan digelar 18 Maret mendatang. Diharapkan Musrenbang tahun ini bisa merumuskan program yang aspiratif dengan menampung usulan-usulan masyarakat yang diputuskan dalam Musrenbang tingkat desa dan kecamatan. [sup]

Tags: