Bappeda Provinsi Dorong Siap Hadapi MEA 2015

Musrenbang di Kota Batu [sup/bhirawa]

Sampang, Bhirawa
Salah satu strategi penting yang harus dilakukan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah menumbuhkan kecintaan terhadap produk Indonesia. “Implikasi pemberlakuan MEA adalah semakin derasnya arus barang, jasa, dan investasi ke dalam pasar domestik, untuk menangkalnya maka kecintaan terhadap produk Indonesia harus kita tumbuhkan, hal ini harus terus didorong oleh semua kabupaten/kota di Jawa Timur tak terkecuali Kabupaten Sampang,” kata Fatah Yasin, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, di sela-sela acara Musrembang Kabupaten Sampang. Senin (23/3).
Fatah Yasin dalam acara musrembang tingkat Kabupaten Sampang yang di hadiri langsung kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur di aula pendopo Bupati Sampang, berharap Kabupaten Sampang yang memiliki potensi di sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Migas bisa bersinergis dengan program-program pemerintah Provinsi, sehingga Provinsi Jawa Timur akan benar-benar siap mengahadapi MEA pada akhir tahun 2015 nanti.
“Seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Timur saat ini sudah ada total 8.506 koperasi wanita di desa/kelurahan di se-Jawa Timur, hal ini sebagai potensi untuk mendorong perekonomian masyarakat dengan bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Sampang, kami beraharap Musrembang Kabupaten Sampang 2015 dalam rangka menyusun RKPD Sampang 2016 nanti, bisa benar-benar mensejahterakan masyakat,” tambahnya.
Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib saat sambutan dan membukan musrembang Kabupaten Sampang, menyampaikan beberapa permasalahan utama 2015, seperti tingginya angka kemiskinan, indek pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah, melambatnya pertumbuhan ekonomi, masih terbatasnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan, tingginya intensitas bencana banjir, dan belum optimalnya kinerja pelayanan publik.
“Oleh sebab itu, pembangunan prioritas Kabupaten Sampang 2016 akan difokuskan pada, peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pengembangan ekonomi berbasis ekonomi lokal, dan peningkatan pemberdayaan kemandirian lembaga masyarakat,” tambahnya.
Jadi Momentum
Sementara itu, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko saat membuka Musrenbang tingkat Kota Batu di Aula Nawangsasi Hotel Purnama Kota Batu, Senin (23/3), mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), merupakan momentum memulai perencanaan yang baik. Karena dengan sumber data yang lengkap dan analisa yang tepat, maka pembangunan benar-benar tepat sasaran.
Lebih lanjut dikatakan, dalam penyusunan program, pemerintah tidak bisa hanya mengandal sumber data statistik atau literasi semata, namun juga harus dikomparasikan dengan data lapangan. “Masukan dari masyarakat sangat penting, agar program pembangunan yang kita susun tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Eddy.
Oleh karena itu, Eddy sejak awal mengingatkan agar Musrenbang melibatkan seluruh stakeholder di masyarakat, termasuk pimpinan SKPD harus terlibat langsung. “Seluruh profesor yang menjadi tenaga ahli Wali kota juga kita hadirkan, karena semakin banyak masukan akan semakin bagus,” tuturnya.
Malang Raya
Sementara itu Kepala Bakorwil III Malang, Ir Edi Santoso MM, mengingatkan agar perencanaan pembangunan di Malang Raya harus terintegrasi antar kabupaten/kota. Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi 3 kabupaten/kota di Malang memang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun kemacetan masih menjadi problem yang sangat serius dalam mempertahanan perkembangan ekonomi dan pariwisata.
Oleh karena itu, Edi Santoso saat mewakili Gubernur Jatim dalam Musrenbang Kota Batu mengingatkan bahwa kemacetan yang akut secara bertahap akan mematikan pariwisata dan perkembangan ekonomi. “Masalah kemacetan harus segera dipecahkan secara bersama.
Perencanaan pembangunan di Kota Batu harus terintegrasi dengan Kabupaten/kota di Malang Raya. Masing-masing kabupaten/kota tidak bisa mengedepankan sikap egocentris, karena Malang Raya merupakan daerah yang memiliki satu kesatuan ekonomi, sosial dan budaya,” tegasnya. [lis,sup, nas]