Bappeko Kota Mojokerto Petakan Potensi Corpotate Social Responsibility

Harlistyati Kepala Bappeko Mojokerto memimpin rapat koordinasi Forum CSR, Rabu (29/9). [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Keberadaan perusahaan di Kota Mojokerto yang berpotensi memberikan Corpotate Social Responsibility (CSR) tengah dipetakan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto. Potensi dari tanggung jawab sosial perusahaan itu diperlukan untuk melengkapi fasilitas untuk dinikmati masyarakat.
”Kami sudah membentuk Forum CSR, itu nanti yang bertugas menjadi penghubung ke perusahaan-perusahaan. Dan forum itu nantinya yang menjadi pelaksana di lapangan dari CSR yang diberikan perusahaan,” ujar Harlisyati, Kepala Bappeko Mojokerto saat memimpin Rakor Forum CSR di kantornya, Rabu (27/9).
Menurut Harlistyati, pembentukan Forum CSR mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2016 Koa Mojokerto hasil Perda inisiatif Dewan. Dalam regulasi itu diatur terkait tata cara pengumpulan CSR serta aturan main lainnya.
”CSR itu bersifat sukarela dan untuk menentukan bentuk bantuan CSR itu sepenuhnya menjadi kewenangan untuk menentukan bentuknya,” tambah pejabat berjilbab ini.
Menurut Harlis, banyak keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dengan aktif mengeluarkan CSR. Diantaranya Brand posisioning, memperluas market share, menaikkan image perusahaan, serta menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan itu.
”Sekarang di Kota Mojokerto masih perusahaan yang besar-besar saja yang aktif mengeluarkan CSR. Misalnya Telkom dalam bentuk pelatihan UKM, Bank Jatim memberikan mobil sekolah gratis dan Pertamina masih dalam proses yang akan memberikan bantuan mobil perpustakaan keliling,” beber Harlistyati.
Harlis mencontohlan, kebakaran Pasar Benpas yang terjadi pekan lalu, bisa menjadi inisiasi mencari perusahaan yang peduli untuk memberikan bantuan dalam bentuk CSR.
”Moment itu bisa dijadikan Forum CSR untuk bambil peran, seperti mendatangi perusahaan untuk minta partisipasi dalam bentuk CSR,” tambahnya.
Terkait musibah kebakaran Pasar Benpas, Harlis menyebut, jika pemerintah daerah sudah mengeluarkan gagasan menyiapkan relokasi di kawasan Kedungsari dengan lahan seluas 4 ribu meter persegi dengan anggaran Rp500 juta dari pos dana tak tersangka di APBD.
”Forum CSR bisa bersinergi dengan Pemda untuk membantu para pedagang pasar yang menjadi korban kebakaran itu. Bisa dalam bentuk bangunan maupun permodalan,” tambah Harlistyati.
Kalangan DPRD Kota Mojokerto mengapresiasi langkah Bappeko membidani lahirnya forum CSR ini. Meski demikian, lembaga wakil rakyat ini berharap Bappeko terus melakukan pendampingan kegiatan Forum CSR.
”Karena Forum CSR merupakan lembaga baru. Bappeko harus melakukan pendampingan, karena selama ini urusan CSR itu dihandel Bappeko,” lontar Deny Novianto, anggota DPRD Kota Mojokerto asal Demokrat. [kar]

Tags: