Bappeko Gembleng SKPD Mojokerto Hadapi SAKIP

Harlistyati Kepala Bappeko Kota Mojokerto diantara peserta pemaparan persiapan program SAKIP di Trawas. [kariyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Mojokerto memberikan pembekalan kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Moment ini dilakukan menjelang penerapan SAKIP (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB).
”Seluruh SKPD kami kumpulkan, mereka dibekali pengetahun sebelum penerapan SAKIP dari MenPAN). Karena kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru. Sehingga Pimpinan SKPD harus tahu,” terang Hj Harlistyati, Kepala Bappeko Kota Mojokerto, Rabu (28/10) kemarin.
Dalam ajang yang digelar di kawasan Trawas itu, Kepala Bappeko menyampaikan presentasi yang luar biasa dihadapan tim dari asal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Diantara hal yang dipaparkan terkait soal capaian kinerja setahun terakhir dalam asistensi dari pemerintah pusat. Kegiatan persiapan penerapan SAKIP digelar Bagian Organisasi Pemkot Mojokerto selama dua hari. Seluruh kepala SKPD hadir dan mendapatkan pembekalan.
”Tujuan kegiatan itu untuk mensinergikan semua program agar tak berjalan sendiri-sendiri melainkan saling mendukung satu sama lain. Dan pimpinan SKPD harus memahami itu,” papar Harlistyati.
Pejabat yang pernah menjadi Kepala Dispenda Kota Mojokerto ini mencontohkan, untuk perbaikan Jl Gajah Mada, Kota Mojokerto. Agar berjalan seiring, maka melibatkan tiga SKPD. Yakni PU mengerjakan fisiknya, Dishub terkait penerangannya dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) terkait penataan taman dan kebersihan dan saluran airnya.
”Sehingga dalam pelaksanannya, tak terjadi suatu pekerjaan yang dilaksanakan suatu SKPD dibongkar lantaran tak sesuai dengan  program SKPD lain. Kami menyebutnya konsep pembangunan terintegrasi,” tambah Harlis, sapaan akrab pejabat berjilbab ini.
Dalam pertemuan itu, lanjut Harlis, juga ditekankan agar semua program sesuai dengan dokumen perencanaan, serta tak hanya memiliki output (hasil), tapi juga outcome (manfaat). ”Semua program yang dibuat SKPD harus mempunyai manfaat bagi masyarakat. Karena Bapak Wali Kota menggariskan bahwa kesejahteran masyarakt menjadi prioritas dan tujuan utama,” tandas Harlis lagi.
Untuk itu, Bappeko sudah menyusun indikator-indikator pada semua program yang digagas SKPD. Dari indikator-indikator itulah bisa diketahui tingkat kemanfaatan suatu program. ”Ada strategi yang disebut dengan istilah  SMART dalam perencanaan pembangunan,” tandasnya seraya menyebutkan singkatan SMART yakni Specific, Measurable (terukur), Achievable (bisa dicapai), Realistis dan Time Based (berbasis waktu).
Dilain pihak, Anggota DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto mengingatkan, agar Bappeko tak hanya memperkuat sisi perencanaan saja dalam melakukan pembangunan di Kota Mojokerto. Pelaksanaan program serta pengawasnnya juga harus menjadi prioritas.
”Karena sebaik apapun perencanaannya, tak bisa dikatakan sukses jika pelaksanaannya maupun pengawasannya amburadul. Jadi antara perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan harus berjalan sinergi,” pungkas anggota dewan asal Partai Demokrat dua periode ini. [kar]