Baru Satu Bulan, 345 Proyek Pemprov Selesai Diproses

Pemprov Jatim, Bhirawa
Baru sekitar satu bulan berdiri, Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Pemprov Jatim, sudah memproses 345 proyek dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemprov. Total proyek yang masuk ke UPT di bawah Badan Penanaman Modal (BPM) ini mencapai 369.
Kepala UPT P2BJ, Yuswanto menuturkan, hingga sampai saat ini sudah ada 24 proyek yang selesai diproses dan mulai dijalankan. Ker 24 proyek tersebut, lanjutnya, paling banyak terkait lelang yang sifatnya mendesak seperti lelang konsultan perencanaan, proyek fisik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti proyek jalan.
“Proyek fisik ini mencapai 142 paket. Yang paling besar nilainya mencapai Rp30 miliar yaitu pembangunan RS Paru Jember. Sedangkan paling sedikit nilai paketnya adalah lelang jasa konsultan senilai Rp60 juta. Sebab lelang jasa konsultan di atas Rp50 juta harus dilelangkan,” kata Yuswanto, dikonfirmasi, Senin (24/3).
Dengan berdirinya UPT P2BJ ini, kata Yuswanto, sangat menguntungkan Pemprov dan para kontraktor. Betapa tidak, semua proses lelang yang bakal dikerjakan ada kepastian waktunya. Mulai proses awal hingga akhir terdapat batas waktu limit yang harus dilalui.
Menurut dia, waktu lelang yang dibutuhkan paling cepat 20 hari dan paling lama 60 hari. Paket yang masuk dari SKPD ke UPT P2BJ juga harus sudah lengkap administrasi dan perkiraan harga proyek. Jika masih ada dokumen yang kurang akan dikembalikan ke SKPD untuk segera diperbaiki.
“Pada dasarnya tidak ada kesulitan meski UPT ini baru berdiri. Kebiasaan-kebiasaan lama akan menyesuaikan yang baru, dan dapat berjalan dengan baik. Contohnya, jika ada berkas yang dikembalikan ke SKPD harus segera diperbaiki maksimal dua minggu atau 10 hari kerja paling cepat,” ungkapnya.
Dijelaskan, paket yang masuk di UPT P2BJ harus melalui proses yang sederhana tapi sangat jeli dan teliti. Setiap berkas yang masuk akan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Kemudian diverifikasi dan difalidasi. Selanjutnya didistribusikan ke pokja-pokja yang total ada 18 pokja.
Untuk menghindari konflik interes, kata Yuswanto, orang-orang yang dipokja tersebut diacak dari berbagai SKPD. “Jadi ada proyek dari Bina Marga contohnya, yang mengurusi lelang bukan dari Dinas PU Binar Marga, tapi bisa juga dari SKPD lain,” jelasnya.
Setelah paket tersebut masuk di pokja, akan dicek ulang. Jika terdapat kekurangan akan dikembalikan ke PPK (Panitia Pelaksana Kegiatan) SKPD. Setelah paket lelang ada pemenangnya, akan dikembalikan ke PPK untuk langsung dikerjakan.
“Setelah ini kami juga membuat gebrakan baru. Nanti semua sisten di UPT akan dibuat secara online. Kalau sekarang kan semua masih manual dalam artian berkas-berkas administrasi harus dikirim ke UPT, nanti tinggal dimasukkan datanya secara online. Ini akan lebih cepat dan efisien,” pungkasnya. [iib]

Tags: