Baru Terdistribusi 20%, Dewan Pesimistis Kebijakan Kartu Sakti Jokowi Tepat Sasaran

01-foto kartu jokowiDPRD Jatim, Bhirawa
Janji Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa jika tiga kartu Jokowi masing-masing KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah didistribusikan ke beberapa kab/kota sebagai pilot project ternyata hanya isapan jempol belaka. Buktinya, dari hasil sidak mendadak Komisi E DPRD Jatim ke Kantor Pos Besar Kebonrojo mendapati kenyataan jika pendistribusian ketiga kartu ini masih mencapai 20 persen atau sekitar 15 ribu dari total 65 ribu penduduk miskin di Surabaya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengaku pesimistis tiga kartu tersebut dapat diterima masyarakat miskin dengan target waktu 15 Januari 2015. Mengingat saat ini pelaksanaan tiga kartu sakti Jokowi masih amburadul. Bahkan dari keterangan Kepala Kantor PT Pos Kebonrojo, banyak dari kartu-kartu tersebut diterima orang yang bukan haknya. Selain itu, dari pihak kecamatan ada yang masih aras-arasan mendistribusikan kartu-kartu tersebut kepada warganya yang miskin. Akibatnya, banyak dari mereka yang melayangkan protes ke PT Pos.
”Melihat pendistribusian kartu yang ada ini kelihatannya berjalan amburadul. Makanya saya agak pesimistis semua kartu dapat diterima dan selesai tepat 15 Januari 2015. Ini karena pada akhir Desember saja, baru 20 persen kartu yang bisa didistribusikan karena datangnya tiga kartu tersebut di PT Pos tidak bersamaan. Akibatnya, PT Pos selaku institusi satu-satunya yang ditunjuk pemerintah mendistribusikan kartu tidak dapat berjalan optimal,”tegas politisi asal PAN yang ditemui usai sidak di Kantor Pos Besar Kebonrojo, Senin (29/12).
Apalagi dalam sosialisasi terhadap tiga kartu tersebut, lanjut Suli Da’im Pemprov Jatim bersama kabupaten/kota tidak pernah dilibatkan.  Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak tahu persis penggunaan tiga kartu tersebut. Termasuk banyak data yang berubah, karena pemerintah masih menggunakan data 2011 yang jelas semuanya banyak berubah dan tidak valid lagi.  ”Sebenarnya dalam penyelesaian masalah ini ujung tombaknya ada pada kabupaten/kota dan Pemprov Jatim,”tegasnya.
Sementara itu, Mochammad Eksan mengkritik minimnya sosialisasi pemerintah terhadap program kartu sakti Jokowi. Terbukti sampai saat ini masyarakat yang memenuhi undangan di Kantor Pos besar di Jalan kebun Rojo Surabaya hanya sekitar 10 persen dari mereka yang berhak menerima.
Politisi Nasdem ini berharap pemerintah mau melibatkan pemerintah daerah paling tidak pihak desa, karena mereka merupakan garda paling depan pemerintah. Sebab mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Paling tidak, pemerintah desa dilibatkan dalam pemutakhiran data.
“Selama ini pemerintah pusat hanya menunjuk Kantor Pos sebagai operator tunggal sekaligus juru bayar dalam program KIP, KIS dan KKS. Padahal cakupan masyarakat yang berhak menerima program itu sangat luas. Karena itu sudah saatnya pemerintah daerah ikut dilibatkan, minimal pihak desa,”tutur Ketua DPC Nasdem Jember tersebut.
Sedang anggota Komisi E yang lain, Kartika Hidayati meminta agar semua pihak mendukung program pemerintah terkait KIP, KIS dan KKS. Apabila masih terjadi kekurangan di sana-sini, sebaiknya diperbaiki bersama. Politisi PKB itu berharap jangan langsung bersikap apriori dan antipati terhadap program pemerintah saat ini.  “Pada prinsipnya program tersebut baik. Kalau masih ada kekurangan adalah suatu hal yang wajar. Mari diperbaiki bersama,”papar Ketua Muslimat Kabupaten Lamongan tersebut.
Terpisah, Kepala Kantor Pos Kebonrojo M  Edy Suharto mengakui jika dari 65 ribu masyarakat miskin di Surabaya, masih sekitar 20 persen kartu yang mampu didistribusikan. Hal ini disebabkan kedatangan tiga kartu itu tidak bersamaan, melainkan satu per satu. ”Kalau sudah begini kami harus menunggu sampai tiga kartu datang semua. Baru kami akan mendistribusikan. Semua ini karena tenaga yang ada tidak mencukupi jika harus mendistribusikan satu per satu kartu yang ada,”paparnya.
Bagaimana dengan target waktu 15 Januari 2015 apakah mampu dilalui? Menurut pria asli Tegal pihaknya optimistis dapat menyelesaikan semuanya. Meski diakui masih ada beberapa kecamatan yang lamban menyosialisasikan tiga kartu tersebut. ”Kalau sudah begitu kami bisanya angkat tangan. Tapi kami akan terus menunggu sampai mereka datang kesini,”ujarnya. [cty]

Keterangan Foto : Komisi E DPRD Jatim sidak ke Kantor Pos Besar Kebonrojo untuk mengecek pendistribusian tiga kartu sakti Jokowi, Senin (29/12). Hasilnya pendistribusian ketiga kartu di Surabaya baru mencapai 20% atau sekitar 15 ribu dari total 65 ribu penduduk miskin di Surabaya. [siti/bhirawa]

Tags: