Nganjuk, Bhirawa
Penutupan lokalisasi Guyangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dipastikan menemui ganjalan besar dan perlawanan dari pekerja seks komersial (PSK) berikut mucikari. Terbukti, sosialisasi yang dilakukan pada Kamis (30/10) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), Satpol PP dan Muspika diboikot oleh penghuni lokalisasi.
Petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinsosnaker bersama Muspika telah datang ke lokasi pertemuan sejak pukul 09.00. Namun, balai pertemuan yang berada di sebelah utara lokalisasi Guyangan nampak sepi hingga pukul 11.00, karena tidak ada satupun PSK maupun mucikari yang hadir. Padahal, sebelumnya, acara sosialisasi terkait penutupan lokalisasi telah jauh-jauh hari diberitahukan. “Semuanya pulang kampung mas,” ujar lelaki salah satu penunggu wisma Guyangan saat ditanya Bhirawa.
Dari pengamatan Bhirawa, memang situasi lokalisasi Guyangan saat akan digelar sosialisasi tampak lengang. Bahkan, sebagian besar wisma sengaja ditutup pintunya solah-olah memang tidak ada penghuninya.
Sementara Kepala Satpol PP Suhariyono, mengaku kecewa dengan tidak hadirnya PSK dan Mucikari dalam acara sosialisasi tersebut. Suharyono sendiri telah berkoordinasi dengan kepala Kelurahan Guyangan untuk menjadwal ulang sosialisasi penutupan lokalisasi Guyangan. “Memang tadi tidak ada yang hadir, baik PSK maupun mucikarinya. Namun kami sebagai tim sosialisasi akan menjadwal ulang acara sosialisasi,” ujar Suhariyono.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kabaghumas Pemkab Nganjuk Ghozali Afandi yang juga hadir dalam sosialisasi di lokalisasi Guyangan. Menurut Kabaghumas, tidak hadirnya PSK dan mucikari dikarenakan adanya isu razia terhadap PSK.
Sehingga, seluruh PSK lokalisasi Guyangan sekitar pukul 02.00, Kamis dinihari sudah meninggalkan lokalisasi. “Memang ada orang-orang yang menyebar isu akan adanya razia. Sehingga penghuni lokalisasi takut dan memilih meinggalkan lokalisasi,” papar Kabaghumas.
Selanjutnya, dikatakan Kabaghumas, tim sosialisasi penutupan lokalisasi Guyangan yang telah ditunjuk oleh Bupati Nganjuk masih akan melakukan rapat membahas masalah tersebut. Namun Kabaghumas tidak dapat memastikan waktu akan dilakukan sosialisasi lagi. “Kami sudah berkoordinasi dengan kepala Kelurahan Guyangan untuk kembali menginformasikan kepada penghuni lokalisasi,” pungkas Kabaghumas.
Sejak awal rencana penutupan lokalisasi Guyangan, sudah banyak reaksi yang menentang upaya pemerintah tersebut. Terutama, dari kelompok masyarakat yang bekerja langsung dan bersentuhan dengan aktivitas seks di lokalisasi Guyangan. Sedangkan upaya pemerintah daerah sendiri juga tidak begitu tegas dalam melakukan penutupan lokalisasi yang saat ini merupakan lokalisasi dengan jumlah penghuni sekitar 300 PSK. [ris]
Keterangan Foto : Tim sosialisasi penutupan lokalisasi Guyangan bersama Muspika menggelar pertemuan di balai pertemuan Guyangan tanpa dihadiri PSK dan mucikari.(ristika/bhirawa)
