A.Fauzan
Bojonegoro, Bhirawa
Bulan maret 2014 merupakan batas akhir penggunaan kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang di keluarkan oleh PT Jamsostek. Hal itu diberlakukan setelah pada 1 Januari 2014 kemarin PT Jamsostek (Persero) sudah beralih menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Selain itu sudah juga beralih dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Hukum Publik BPJS. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu baru akan beroperasi mulai 1 Juli 2015 mendatang.
Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bojonegoro, A.Fauzan, Senin (17/3) kemarin. Menurutnya hal itu di karenakan adanya proses pengurusan data-data menuju peralihan. “Termasuk kartu jaminan dan juga penambahan peserta baru, yakni jaminan pensiun. Karena setelah JPK dikelola BJPS Kesehatan (PT Askes), BPJS Kesehatan mengelola tiga kepesertaan yakni perusahaan, tenaga kerja dan juga pensiun,” jelasnya.
Dikatakan, meski berubah 1 Januari kemarin, tapi tidak serta merta langsung beroperasi, karena masih dalam proses dan masih mengelola tiga kepesertaan. Selain itu untuk kartu JPK dari Jamsostek yang dialihkan ke BPJS Kesehatan. “Kartu JPK Jamsostek masih bisa digunakan hingga akhir Maret 2014 mendatang hingga nantinya bisa diganti menjadi kartu BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Selain itu Fauzan menjelaskan, setelah BPJS ketenagakerjaan beroperasi 1 Juli 2015 nanti, pekerja swasta bisa mendapatkan jaminan pensiun. ” Manfaat, iuran dan teknis BPJS ketenagakerjaan sama persis saat dijalankan PT Jamsostek. 1 Juli 2015 nanti ditambah jaminan pensiun, sesuai peraturan pemerintah,” terangnya.
Jika sebelummya Jamsostek hanya mengcover tenaga kerja sektor formal. BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi semua, baik sektor formal, informal, dan jasa konstruksi. ” Program pensiun untuk swasta mulai 1 Juli 2015. Bagaimana mekanisme dan manfaatnya masih akan dibahas dalam peraturan pemerintah mengenai jaminan pensiun yang akan selesai 2014 ini,” pungkasnya. [bas]
