Pengunjung melihat koleksi KBS. Saat ini KBS belum memiliki Dirut. Bawas mengajukan dua nama untuk menjadi Dirut, namun pemilihan tergantung Wali Kota Surabaya terpilih nanti.
Pemkot, Bhirawa
Badan Pengawas (Bawas) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) mengajukan dua nama kepada Pemkot Surabaya untuk ditetapkan sebagai direktur definitif PDTS KBS.
Ketua Bawas PDTS KBS Heri Purwanto mengatakan dua nama itu adalah, Aschta Boestani Tajudin yang sekarang menjabat sebagai Plt Direktur Utama PDTS KBS dan Khoirul Anwar mantan Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan.
“Tahapan perekrutan sudah selesai semua dan nama sudah kami serahkan ke Pemkot Surabaya. Tapi ya itu tadi, semuanya belum akan diputuskan karena menunggu wali kota terpilih nanti,” katanya, Rabu (18/11).
Setelah dua nama itu diajukan, lanjut dia, saat ini tinggal Pemkot Surabaya menetapkan satu dari dua tersebut. Namun, penetapan Dirut PDTS KBS tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.
Sebab, lanjut Heri, Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno memutuskan tidak akan menetapkan dirut di BUMD. Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jatim memilih menyerahkan keputusan itu pada wali kota terpilih.
Menurut dia, kedua nama yang diusulkan Bawas ke Pemkot tersebut memiliki latar belakang yang bertolak belakang. Namun begitu, pengalaman keduanya tetap dibutuhkan untuk mengembangkan KBS.
Diketahui Aschta Boestani Tajudin adalah seorang aktivis pecinta satwa. Sebelum berkarir di KBS, dia adalah aktivis The Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation, sebuah lembaga yang merehabilitasi sejumlah orangutan untuk kembali ke habitat asli mereka.
Sedangkan Khoirul Anwar, selain mantan Direktur Utama PDAM Kabupaten Pasuruan, dia juga mantan Human Resource Development (HRD) disejumlah perusahaan swasta, salah satunya adalah Dunkin Donuts.
Menurut Heri, ada sejumlah persoalan serius di KBS yang butuh penanganan tepat dari dirut terpilih. Setidaknya ada tiga persoalan, di antaranya, konservasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan bisnis.
Untuk konservasi, lanjut dia, saat ini KBS sudah menjadi lembaga konservasi sehingga dalam pengelolaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi. Di sisi lain, SDM yang ada masih kurang memadai dan butuh peningkatan keterampilan.
“Kemudian soal pengembangan bisnis. Kalau tidak dikembangkan, KBS ya akan seperti ini-ini terus. Untuk berkembang, butuh investasi dan itu tidak sedikit,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta Pemkot Surabaya untuk tidak gegabah dalam memutuskan nama yang akan terpilih menjadi Dirut KBS karena keputusan itu akan berpengaruh besar terhadap berkembang tidaknya BUMD yang akan dipimpin. Apalagi selama ini KBS selalu rugi. “Tantangan dirut KBS ke depan adalah mengurangi nilai kerugian KBS,” ujarnya.
Berdasar penghitungan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada awal 2015, estimasi kerugian setahun mencapai Rp 4 miliar. Jumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian tahun sebelumnya yang hanya Rp 701 juta. [dre]
