Bawaslu Ancam Hanguskan Perolehan Suara 19 TPS Fiktif

Bawaslu Jatim, Bhirawa
Perolehan suara di 17 TPS Fiktif yang ada di Desa Bire Barat Kecamatan Ketapang dan 2 TPS di Desa Pandiangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang terancam dihanguskan. Ini lantaran, pada  19 April 2014, pemilihan ulang gagal digelar disebabkan semua KPPS kompak mundur jelang pencoblosan.
Anggota Bawaslu Jatim  Sri Sugeng Pudjiatmiko menjelaskan berdasarkan temuan di lapangan ke-19 TPS tersebut fiktif. Karena itu, rekomendasi Bawaslu Jawa Timur ke KPU Jatim mengharuskan agar digelar pencoblosan ulang.    “Berdasarkan temuan, itu kan TPS fiktif. Tapi, pencoblosan ulang gagal digelar,” jelasnya, Senin (21/4).
Karena TPS fiktif dan pencoblosan ulang gagal digelar maka menurutnya besar kemungkinan hasil perolehan suara di 19 TPS tersebut dihanguskan. “Ya bisa jadi dihanguskan perolehan suaranya,” paparnya
Pertimbangan lainnya jika dari sisi keamanan, pihak Polda Jawa Timur khawatir dan tidak berani menjamin jika pemilu ulang kembali dilaksanakan dengan menggunakan tenaga luar baik itu PNS maupun KPPS dari desa lain. “Pihak kepolisian tidak berani menjamin keamanan jika pemilu ulang dilaksanakan kembali,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan dan keputusan terkait 19 TPS tersebut. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan dari KPU Kabupaten Sampang. “Nanti apapun laporan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sampang akan kami teruskan ke KPU RI. Kita siap menjalankan keputusan dan perintah dari KPU RI,” tegasnya.
Terpisah, anggota KPU RI Arief Budiman ketika dikonfrimasi juga enggan berkomentar panjang. Menurutnya ia juga sampai saat ini masih menunggu laporan dari KPU Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur terkait masalah 19 TPS fiktif yang ada di kabupaten Sampang tersebut. “Nanti kalau sudah ada laporan dari KPU Jatim dan Bawaslu Jatim akan kita rapatkan di internal KPU RI. Setelah itu, baru kita bisa mengumumkan keputusannya apa,” terang Arief.
Selain itu, mantan anggota KPU Jawa Timur ini menegaskan pihaknya juga meninjau TKP di Kabupaten Sampang. “Apa yang kami temukan di TKP akan jadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Kalau memang ada unsur kesengajaan tindak pidana pemilu tentu kami tidak segan – segan memberikan sanksi tegas kepada pihak – pihak yang bersangkutan. Baik itu oknum peserta pemilu maupun oknum penyelenggara pemilunya,”  terangnya.
Untuk diketahui pada pemilihan ulang pada 19 April 2014, semua logistik sudah berada di tingkat PPS (desa). Hanya saja, hingga jadwal pemungutan berakhir pukul 13.00, tidak ada satupun anggota KPPS yang mengambil logistik untuk menggelar pemilihan ulang di TPS nya masing – masing. [cty]

Tags: