Bawaslu Kabupaten Malang Proses Pejabat Dispora Mendukung Paslon LaDub

Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Kab Malang George da Silva saat menunjukkan bukti gambar Paslon LaDub yang di upload pejabat Dispora kabupate setempat di group WA Inspirasi Malang. [cahyono/Bhirawa]

Kab.Malang, Bhirawa
Sosialsiasi yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak boleh memihak atau mendukung secara secara langsung kepada Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020. Namun hal ini, masih tetap saja dilanggar oleh oknum ASN dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kabupaten setempat.

Hal ini dibenarkan, Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang George da Silva, Rabu (7/10), kepada wartawan, bahwa ada salah pejabat dilingkungan Pemkab Malang yakni Slamet Suyono telah meng-upload gambar salah satu Paslon Bupati Malang Lathifa Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) di group WhatsApp (WA) Inspirasi Malang terkait program-program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Bupati Malang. “Meski dia dengan inisiatif sendiri telah mendatangi kantor Bawaslu terkait men-upload gambar salah satu paslon, tetap saja kita proses,” jelasnya.

Meski dengan inisiatif sendiri datang ke Kantor Bawaslu untuk mengklarifikasi, dia tegaskan, pihaknya tetap saja memproses sesuai dengan aturan. Karena dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. 

Selain itu, lanjut George, ASN yang terbukti mendukung secara langsung Paslon Bupati dan Wakil Bupati, maka juga dikenakan sanksi pidana, hal ini sudah diatur di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga dengan adanya dukungan ASN pada salah satu Paslon Bupati Malang, maka akan kita lanjutkan proses, dan Slamet sudah kita mintai keterangan. “Dan dia saat memberikan klarifikasi menyatakan jika dirinya salah kirim, karena sudah satu jam di upload di group WA, maka tidak bisa dihapus,” ungkapnya.  

Disisi lain, dia menambahkan, selama pelaksanaan kampanye Palon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang yang maju di Pilkada Kabupaten Malang, pihaknya sudah memberikan dua kali peringatan kepada Paslon HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) terkait telah mengabaikan protokol kesehatan Corona Virus Disease (Covid-19) saat menggelar kampanye. Dan surat peringatan itu sudah kita berikan kepada Paslon SanDi karena mengerahkan massa melebihi batas 50 orang.

“Surat peringatan itu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11-13 Tahun 2020. Dan surat peringatan itu harus ditanggapi paling lama 1 jam setelah surat peringatan itu kita dilayangkan. Namun jika tidak ditanggapi, maka akan kita berikan surat rekomendasi pada Polsek setempat,” tuturnya. [cyn]

Tags: