Ketua Bawaslu Kab M Wahyudi (kiri) bersama Bupati Malang HM Sanusi (kanan) saat menunjukan NPHD sebagai anggaran Pilbup Malang 2020, di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang
Kabupaten Malang, Bhirawa
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang telah menyepakati anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020, sebesar Rp 27 miliar. Sedangkan persetujuan anggaran Pilbup tersebut, ditandai dengan penantadatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang anggaran Pilihan Bupati (Pilbup) Malang Tahun 2020, yang ditandangani bersama dengan Bupati Malang, di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M Wahyudi, Senin (28/10), usai menandatangani NPHD di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang mengatakan, dana hibah yang diusulkan untuk kepentingan Pilbup Malang 2020 telah disepakati antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yakni sebesar Rp 27 miliar.
“Sebelumnya, kita mengusulkan anggaran Pilbub Malang Tahun 2020 sebesar Rp 32 miliar. Sedangkan dari usulan anggaran tersebut, namun pihaknya melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 28,6 miliar. Tapi Pemkab Malang mensetujui anggaran Pilbup 2020 sebesar 27 miliar,” ungkapnya.
Menurut Wahyudi, dengan disetujuinya usulan Bawaslu, maka Bawaslu akan segera menjalankan program yang sudah kita rencanakan. Seperti untuk kita gunakan realisasi kegiatan sesusi tahapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan anggaranyang kita terima, tidak ada yang kami kurangi. Tapi untuk honor pegawai, pengawas Pemilu dan honor petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kita kurang.
“Untuk proses pencairan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020, nantinya akan dilakukan secara bertahap. Sedangkan untuk pengurangan itu, misalnya jika mereka mendapatkan Rp 100 ribu, menjadi Rp 75 ribu. Namun untuk kegiatan lainnya, seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas sosialisasi dan bimtek tidak ada pengurangan,” jelasnya. [cyn]
