Bawaslu Kabupaten Situbondo Larang Bupati Gelar Mutasi ASN

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto saat melakukan mutasi di jajaran eselon II, III dan IV di lingkungan pejabat Pemkab Situbondo. [sawawi/bhirawa]

(Enam Bulan Sebelum Penetapan Cabup-Cawabup)
Situbondo, Bhirawa
Jelang pilkada Situbondo tahun 2020 ini, Bawaslu menjelaskan pemberlakuan UU Nomor 10 Tahun 2016 terutama Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sejak 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang akan dilakukan pada 8 Juli 2020 mendatang.
Agar semua elemen memahami aturan ini, pihak Bawaslu secepatnya akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemkab Situbondo melalui surat resmi.
Ketua Bawaslu Situbondo Murtapik menjelaskan, seorang Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan mutasi setelah tanggal 8 Januari 2020. Kecuali, ujar Murtapik, kebijakan mutasi itu mendapatkan persetujuan dari Menteri. Pria yang akrab disapa Lopa itu menegaskan, Bupati dan Wakil Bupati diperbolehkan mengisi kekosongan jabatan dengan menunjuk pelaksana tugas (plt). “Bagi yang melanggar aturan tersebut, jika yang bersangkutan menjadi calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” papar Lopa.
Masih kata Lopa, penegasan itu sesuai dengan pasal 71 ayat (5), yang mengatur tentang sanksi bagi pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2). Lebih jauh Lopa menuturkan bagi yang melanggar bentuk sanksinya berupa KPU akan membatalkan pencalonan yang bersangkutan. “Itu disaat yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati,” ujar Lopa.
Sementara itu Bupati Dadang Wigiarto menanggapi santai aturan tersebut, saat ditanya kemarin. Bupati dua periode itu mengatakan bahwa mutasi Selasa kemarin (7/1) bukan yang terakhir kalinya karena masih ada lagi mutasi selanjutnya, mengingat ada kekosongan jabatan di eselon II, III dan IV belum terisi secara keseluruhan. “Kegiatan mutasi ini bukan yang terakhir. Sebab masih ada kekosongan di jajaran eselon II, III dan IV,” jelas Bupati Dadang.
Saat ditanya terkait larangan kepala daerah melakukan mutasi jabatan, terhitung 8 Januari 2020, Bupati menyangkal bahwa itu tidak berlaku untuk dirinya karena sudah tidak mencalonkan lagi pada pilkada 23 September 2020 mendatang. “Ya kan yang mencalonkan bukan saya tetapi Wakil Bupati. Meskipun Wakil Bupati mencalonkan, tidak ada dokumen yang ditandatangani Wakil Bupati. Sebab selama ini di Baperjakat posisi Wakil Bupati tidak masuk dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada,” pungkas mantan advokat itu.[awi]

Tags: