Bawaslu RI Perintahkan Kasus Ijazah Palsu Ditindaklanjuti

Terbukti, Ahmad Dhofir Terancam Dipidana
Bawaslu Jatim, Bhirawa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim segera menindaklanjuti laporan HMI Cabang Bondowoso terkait dugaan ijazah palsu H Ahmad Dhofir, caleg DPRD Kabupaten Bondowoso dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rencananya, Kamis (27/3) hari ini, Bawaslu Jatim akan melakukan klarifikasi ke pelapor, yakni HMI Cabang Bondowo terkait laporan tersebut.
Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penindakan dan Advokasi, Sri Sugeng Pujiatmoko menegaskan masalah dugaan penggunaan ijazah palsu telah dilaporkan ke Bawaslu RI. Di mana dalam surat Bawaslu RI Nomor 0270/Bawaslu/SET/III/2014 perihal tindak lanjut atas surat atas nama HMI Cabang Jember  kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Jatim dengan memanggil pelapor.
“Kamis ini (hari ini) kami ke Panwaslu Bondowoso. Selanjutnya kami akan panggil pelapor untuk melakukan klarifikasi. Selain kita akan panggil terlapor, sekolah yang mengatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah hingga partai politik pengusul,”tegas Sri Sugeng, Rabu (26/3).
Disampaikan Sri Sugeng, sesuai laporan yang masuk, mantan Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso  H Ahmad Dhafir yang juga seorang caleg  DPRD Kabupaten Bondowoso Dapil V dari PKB, ditengarai memiliki ijazah palsu.
Jika sampai hal ini terbukti, tambahnya  maka yang bersangkutan terancam dipidana, sekaligus tak bisa dilantik kendati dia terpilih pada Pileg 9 April 2014 karena diduga tidak memenuhi persyaratan administratif  berupa ijasah palsu.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, juru bicara Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Bondowoso Moh Usman mengatakan ijazah Madrasah Aliyah Ahmad Dhofir saat mendaftar sebagai caleg DPRD Kab Bondowoso diduga palsu.
Ijazah MA Al Anwar Bunder Bondowoso yang dipakai Dhofir bukanlah ijazah, tapi hanya berupa surat tanda lulus ujian akhir sehingga tidak bisa digunakan untuk kepentingan publik.  “Dhofir tak punya ijazah Madrasah Aliyah karena tak ikut UN yang diselenggarakan pemerintah, ” tegasnya.
Kejanggalan lain yang ditemukan FMPP adalah pendidikan Madrasah Aliyah  Ahmad Dhofir hanya ditempuh satu tahun.  Sebab dia lulus MTs pada 1980 dan ijazah MA nya tercantum 1981. “Masak MA hanya ditempuh satu tahun,  padahal saat itu belum ada program kelas akselerasi, ” tegas Usman.
Ditambahkan Usman,  MA Al Anwar Bunder Bondowoso sejatinya baru mendapat izin operasional dari instansi terkait pada 1985. Sehingga pada 1981 sekolah tersebut belum memiliki izin operasional dan konsekuensinya anak didik MA Al Anwar harus bergabung ke sekolah lain untuk bisa ikut UN supaya bisa mendapat ijazah yang diakui secara umum.
Berdasarkan fakta tersebut,  patut dipertanyakan lolosnya kembali mantan anggota DPRD Kab Bondowoso lima periode itu menjadi caleg PKB pada Pileg 2014 ini.  “Kami hanya melaporkan,  apapun sanksinya FMPP menyerahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang, ” imbuhnya. [cty]

Tags: