Bawaslu Surabaya Semprit Eri Cahyadi

Surabaya, Bhirawa
Beredarnya selebaran bergambar Eri Cahyadi dengan Tri Rismaharini membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya bersikap.
Pasalnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi ini digadang-gadang turut dalam konstelasi Pilkada Surabaya 2020.
Orang dekat Wali Kota Risma ini pun diminta datang di Kantor Bawaslu Surabaya pada Senin (17/2) mendatang. Hal ini terlihat dari surat Bawaslu nomor 39/K.JI-38/PM.06.02/I/2020 tertanggal 12 Februari 2020.
“Jadi surat tersebut sifatnya mengundang Pak Eri untuk diminta keterangan terkait selebaran bergambar beliau dan Bu Risma. Jadi sekali lagi kami meminta keterangan bukan memeriksa,” ujar Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Komisioner Bawaslu Surabaya—Yaqub Baliyya, ketika dihubungi melalui ponselnya, Rabu (12/2).
Yaqub mengaku tidak mengetahui asal selebaran bergambar Eri yang dilengkapi profil dan program-programya selama bekerja serta ada juga foto Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Maka dari itu ia ingin mengundang Eri Cahyadi untuk mendapatkan keterangan.
“Apakah benar-benar Pak Eri yang membuat selebaran itu atau bukan, kalau memang bukan beliau yang membuat ya sudah. Karena selama ini kan masih belum jelas apakah beliau mendaftar bakal calon Wali Kota atau tidak,” katanya.
Menurutnya, jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar atau terlibat dalam kampanye maka pihaknya akan melaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Karena memang, menurutnya, belum memasuki masa pendaftaran di KPU.
“Jadi kita pastikan undangan tersebut hanya untuk mendapatkan informasi awal dari Pak Eri,” jelasnya. Yaqub menambahkan undangan ini sebagai langkah lanjutan surat edaran imbauan ke Wali Kota Surabaya—Tri Rismaharini terkait pencegahan pelanggaran Pilwali pada ASN yang sudah dilayangkan pada 1 Januari 2020 lalu.
Sebelumnya, Bawaslu Surabaya melayangkan surat imbauan kepada Wali Kota Surabaya tertanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor Nomor : 831/K.JI-38/PM.00.02/XII/2019 dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan Pilkada Surabaya 2020.
Sebelumnya Bakal Calon Wali Kota Surabaya Firman Syah Ali dilaporkan Bawaslu Kota Surabaya kepada KASN karena diduga melanggar kode etik ASN dalam Pilkada Surabaya 2020.
“Intinya ASN tersebut terpenuhi unsur dugaan pelanggarannya (kode etik) yang merupakan pelanggaran hukum lainnya,” ujar Ketua Bawaslu Kota Surabaya—Agil Akbar.
Surat Bawaslu Surabaya Nomor: 023/K.JI-38/PM.06.02/II/2020 perihal penerusan pelanggaran hukum lainnya menyebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/keterangan saksi, kajian dugaan pelanggaran dan rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Surabaya, kasus yang ditemukan penemu dengan Nomor Register Temuan 01/TM/PW/KOTA/16.01/I/2020 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran netralitas ASN dan patut diduga pelanggaran hukum lainnya.
Menurut Agil, jenis pelanggaran netralitas ASN tersebut sesuai pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 yakni melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
“Prinsipnya adalah ketika beliau (Firman) mendaftarkan sebagai calon, maka akan ada kendala pada kode etik ASN yang berintikan netralitas.” pungkasnya.
Sementara, Praktisi hokum—Abdul Malik, SH, MH mengatakan, pernyataan Eri Cahyadi secara tidak langsung berpotensi menyinggung bakal calon lainnya. Sebab, pernyataan itu bisa diartikan menuding ada pihak lain yang sengaja memasang baliho untuk menjatuhkan Eri.
Memang keberadaan baliho yang mengarah pada Eri Cahyadi sebagai calon wali kota itu bisa bermasalah buat dirinya. Sebab, saat ini Eri berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Jika berniat maju dalam pilkada, otomatis Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu harus mengundurkan diri sebagai PNS terlebih dahulu.
“Jadi Eri jangan bikin gaduh. Kalau mau maju gentlement saja, bilang maju, lalu mundur sebagai ASN. Jangan membuat statemen seperti saat ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Malik, Bawaslu perlu turun tangan dan bertindak tegas. Bawaslu perlu membuktikan benar tidaknya alat peraga kampanye yang tersebar di Surabaya itu dibuat, dipasang atau disebarkan oleh Eri atau timnya.
“Harusnya yang seperti ini mudah dibuktikan kok. Surabaya itu banyak CCTV. Etilang saja bisa diberlakukan, masak mengungkap yang seperti ini gak bisa?” terangnya.
Jika memang alat peraga kampanye itu dipasang oleh tim sukses Eri, maka hukuman berat harus dijatuhkan. Apalagi banyak kasus yang bisa dijadikan yurisprudensi bagi ASN yang terlibat kegiatan politik praktis.
“Bawaslu Surabaya harus tegas. Di Sidoarjo juga sudah bisa jadi contoh, ada ASN yang diperiksa karena terang-terangan mencalonkan diri,” ujarnya. Bawaslu juga perlu melibatkan Komisi ASN untuk menyelesaikan persoalan ini.
Entah dilakukan oleh timnya atau bukan, belakangan nama Eri Cahyadi memang kerap muncul pada hal-hal yang berbau kampanye. Tak hanya pada alat peraga kampanye, tapi juga kegiataan langsung bersama masyarakat.
Sebelumnya, nama Eri Cahyadi dan Armudji muncul dalam kegiatan dengan kader pemantau jentik atau biasa disebut Bumantik. Yang terbaru, tersebar leflet bergambar Eri Cahyadi yang disisipkan ke sebuah koran terbitan Surabaya.
Di leflet itu ada gambar Eri bersama Tri Rismaharini dengan tulisan “Eri Cahyadi Melanjutkan Kebaikan Bu Risma”. Isi leaflet itu menyinggung-nyinggung soal pilwali. [geh]

Rate this article!
Tags: