Beda Data antar Kementerian Diduga Jadi Penyebab Pemerintah Impor Beras

DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana pemerintah pusat yang akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton terus mendapat kritikan. Di antaranya datang dari Komisi B DPRD Jatim. Mereka menduga jika alasan impor beras tersebut akibat data yang dimiliki Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak akurat dan saling bertolak belakang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim SW Nugroho menegaskan jika antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidaklah sama. Di satu sisi Kementerian Perdagangan minta ada impor karena stok beras nasional sudah menipis. Namun di sisi lain data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian menyebut stok beras nasional masih aman. Bahkan akhir Januari ini seperti di Jatim akan terjadi panen raya, meski hasilnya tidak maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya.
”Seharusnya kedua kementerian ini memiliki data yang valid. Sehingga antara satu kementerian dengan yang lain saling mendukung. Tidak sebaliknya seperti saat ini yang justru membingungkan masyarakat. Kalau ini tidak segera disamakan, maka petani yang akan dirugikan,”tegas politisi asal PDIP ini, Senin (22/1).
Tepisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun mengaku selain tidak berpihak kepada petani dan mematikan nasib petani lokal, impor beras dinilai tidak tepat khususnya bagi Jawa Timur yang merupakan daerah penghasil beras terbesar di Indonesia Timur.
“Beberapa kali kami sampaikan di ruang publik bahwa impor itu seringkali mendasarkan pada data-data yang sifatnya reaksi. Untuk Jawa Timur beras di beberapa sentra produksi itu justru sekarang ini panen, Februari Maret itu juga panen, sehingga pertanyaannya ada apa ini? Belum ada yang menunjukkan bahwa angka Jawa Timur itu minus. Justru surplus tingkat regional dan berkontribusi pada beras nasional dalam hal ini Indonesia timur,” tegas Agus Maimun.
Maka kata Agus, kebijakan impor beras harus didasarkan pada pemetaan komprehensif, jangan sampai justru menambah beban petani lokal. “Impor butuh 500 ribu ton itu datanya dari mana? Jangan sampai justru masuknya beras impor itu menambah daftar deretan beban bagi para petani. Kenapa, karena di satu sisi naiknya harga beras itu belum sampai berakibat pada naiknya nilai tukar petani, di satu sisi pada saat musim panen justru ada impor beras. Ini akan menjadi pukulan bagi petani di Jatim,”ujar Agus Maimun.
Pihaknya meminta ada penjelasan yang masuk akal dari pemerintah agar impor beras tidak menimbulkan persoalan, terlebih Agus meyakini masih banyak daerah lain di Indonesia yang juga surplus beras saat ini.
”Benarkah ini karena stok beras tidak ada? Karena kami dapat data dinas terkait bahwa stok beras Februari aman. Sehingga jika ada kenaikan harga ini faktornya karena apa, kita harus dalami dan telusuri. Benarkah ada persoalan di distribusi, di tingkat mana yang bermasalah? Dan siapa oknum distributor yang memainkan mata rantai jadi seperti ini. Maka ini tugas Satgas Pangan. Jadi impor ini adalah langkah terakhir menurut saya, jangan dikit-dikit impor tanpa pertimbangan matang,” tambahnya.
Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini juga menyayangkan perbedaan pernyataan antara Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa stok beras aman hingga masa panen pada Maret 2018. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pihaknya tidak khawatir terkait stok beras, sebab saat ini stok beras nasional mencapai 1 juta ton.
Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita justru mengatakan bahwa stok beras semakin menurun sehingga menyebabkan harga beras melonjak tinggi. Dengan alasan tersebut, Mendag tidak punya pilihan lain untuk membuka kran impor beras. [cty]