Belajar dari Wakil Rakyat Di AS

Mahathir M. IqbalOleh:
Mahathir M Iqbal SIP, MAP
Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Menjadi anggota DPRD di AS seperti sambilan. Tapi, mereka produktif. Dalam tulisan ini saya ingin menggambarkan bagaimana kinerja wakil rakyat AS, lantas bandingkan dengan di Indonesia yang Kinerja DPR nya pada  periode 2014-2019 pada masa Sidang 1 Tahun Sidang 2014-2015 dinilai mengalami kemunduran khususnya pada fungsi legislasi dibandingkan DPR periode 2009-2014 pada rentang waktu yang sama (Oktober 2009 setelah pelantikan hingga pertengahan Desember 2009) .
Saat ini, DPR seharusnya telah menghasilkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas Pembahasan Rancangan Undang-Undang 2015 serrta meresmikannya dalam Keputusan DPR.
Menurut saya, tidak berjalannya fungsi-fungsi DPR seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi penyebab masyarakat tidak melihat tanggung jawab anggota DPR kepada konstituen di dapil masing-masing. Karena tidak ada satu pun yang kita bisa lihat sebagai hasil kerja mereka dalam ketiga fungsi itu. misalnya, pada fungsi legislasi, DPR belum memulai apapun selain revisi UU MD3 yang berkaitan dengan kepentingan anggota DPR sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, fungsi budgeting dan pengawasan pun tidak terlihat.
Baiklah, kembali ke kinerja DPR AS. Maryland termasuk negara bagian di AS yang menganut sistem dua kamar alias bikameral. Karena menganut dua kamar, badan legislatif tersebut terbagi dalam State Senate dan House of Delegation. Berdasar konstitusi negara bagian ini, jumlah anggota senat sebanyak 47 orang disesuaikan dengan jumlah distrik (county) yang ada. Dan, anggota delegasi berjumlah 141 orang karena tiap distrik diwakili tiga orang.
Para anggota dewan ini biasanya diusung dua partai politik besar di AS, Demokrat dan Republik. Dua kamar dalam sistem parlemen ini berguna untuk check and balance dan mengurangi potensi korupsi dan abuse of power dari masing-masing kamar. Sistem yang dianut ini berbeda dengan Indonesia di tingkat daerah yang menggunakan unikameral atau satu kamar.
Kalau di Indonesia, para anggota senat dan delegasi ini setingkat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di provinsi. Berbeda dengan Indonesia yang anggota legislatifnya bekerja sepanjang tahun, para anggota dewan di Maryland ini hanya bekerja ketika masa sidang selama 90 hari dalam satu tahunnya. Masa kerja ini sesuai dengan pasal 3 (6) konstitusi negara bagian ini.
Anggota senat dan delegasi hanya bekerja ketika sidang. Dari Januari Rabu kedua sampai dengan April. Namun jangan salah, dengan hari kerja yang hanya tiga bulan, mereka tidak produktif. Sebaliknya, mereka bekerja cukup efisien. Contohnya? “Lebih dari 2.000 rencana perundangan dibahas dan disahkan!” ungkap Harrison yang juga mengantar kami keliling di State Capitol atau semacam gedung pemerintah provinsi di Indonesia. Salah satu regulasi yang harus disahkan adalah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian.
Kalau Indonesia, rencana undang-undang (bill) ini setingkat dengan rencana peraturan daerah (raperda). Di luar 90 hari sidang itu, para anggota dewan ini kembali ke profesi utama mereka masing-masing. Per tahun, para anggota dewan ini digaji USD 45.000 (setara Rp 652,5 juta dengan kurs Rp 14.500). Gaji ini menjadi “pengganti” pendapatan yang hilang karena mereka tidak menjalankan pekerjaan utama selama bersidang. Di luar gaji pokok tersebut, para anggota dewan ini juga masih memiliki tunjangan yang bisa digunakan untuk memperlancar tugas-tugas mereka. Namun, tidak seperti di Indonesia yang tunjangannya diterima tetap tiap bulan. Dan, ada jenis alokasi spesifik seperti tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan pengawasan, serta tagihan listrik dan air.
Selama masa sidang dan pembahasan draf raperda, mereka mendengarkan testimoni dan opini dari masyarakat terhadap bill yang ada. Hearing di komisi ini biasanya dimulai pukul 1 siang sampai semua masyarakat selesai memberikan opininya.
Siapa pun bisa datang, termasuk anak-anak taman kanak-kanak (TK) yang keberatan pemotongan biaya pendidikan. Pendapat siapa pun yang datang akan didengarkan dan dipertimbangkan, baik oleh Senat ataupun Delegasi. Ketika anggota dewan ini tidak bersidang, aspirasi masyarakat masih bisa ditampung Sekretariat Senat dan Delegasi yang terletak di Gedung Capitol di Annapolis.
Baik Senat ataupun Delegasi menelurkan sendiri rancangan regulasinya sendiri-sendiri yang sudah dipersiapkan Department of Legislative Services. Ini akan dibedakan dengan kode bill. “H” untuk Delegasi dan “S” untuk Senat. Untuk sebuah bill disahkan menjadi undang-undang, jalan panjang harus dilalui. Bill yang diajukan masing-masing kamar harus disetujui kamar lainnya melalui tiga kali readings. Kalau salah satu kamar tidak menyetujui bill itu, rancangan regulasi tersebut batal diajukan kepada gubernur.
Ketika kedua kamar sudah menyepakati bill itu, saatnya mengajukan draf akhir kepada gubernur di General Assembly (GA). Di GA ini, gubernur bisa menolak bill (veto) yang sudah disepakati kedua kamar. Keterbatasan anggaran negara bagian bisa menjadi salah satu penyebab gubernur melakukan veto untuk bill, terutama untuk regulasi yang membutuhkan pendanaan besar seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain kerja yang efektif, anggota legislatif dituntut transparan dalam penggunaan anggaran. Pakar antikorupsi di AS yang juga pernah bekerja untuk legislatif dari Partai Republik. Data pengeluaran uang ini harus dipublikasikan dan bisa diakses siapa saja. Tidak hanya ketersediaan informasi data publik, tetapi kontrol dari para pemilih dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berjalan.
Kondisi ini juga diperkuat dengan publik (pemilih) yang senantiasa mengawasi wakil mereka. Publik bisa berteriak dan mempertanyakan kalau terjadi ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran wakil yang dipilihnya.
Dengan kombinasi ketersediaan informasi dan publik yang senantiasa mengawasi dan kritis, menjadi anggota dewan bukan pekerjaan mudah. Mereka harus amanah terhadap tugas yang mereka pikul. Pun, mereka dituntut selalu efisien dan mewakili kepentingan rakyat. Bagi para anggota dewan ini, menjadi wakil rakyat bukanlah pekerjaan utama, tapi tetap penting.

                                                                                                            ——————– *** ——————-

Rate this article!
Tags: