Belasan SKPD Pemprov Terancam Dimerger

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Satu Asisten dan Dua Staf Ahli Dihapus
Pemprov, Bhirawa
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengundang banyak konsekuensi. Apalagi setelah Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dituntaskan, yang informasinya sekarang sudah di meja Presiden Joko Widodo tinggal dibubuhi tanda tangan.
Salah satu konsekuensi itu adalah penyesuaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jatim. Belasan SKPD terancam akan mengalami penyesuaian apakah akan dihapus atau dimerger dengan SKPD lain. Saat ini proses penyesuaian masih digodok di Biro Organisasi Setdaprov Jatim sambil menunggu RPP turun.
“Sekarang masih dibahas di Biro Organisasi bagaimana baiknya. Masalahnya bagi kita adalah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ini atas dasar efisiensi, padahal Pemprov Jatim membentuk SKPD itu atas dasar efektivitas. Makanya kita harus menyelaraskan ini,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (6/1).
Menurut Gubernur Soekarwo ada beberapa SKPD yang kini tengah dipertimbangkan untuk dimerger atau digabung. Di antaranya seperti Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) digabung dengan Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas). Dua SKPD ini dinilai tupoksinya hampir mirip-mirip sehingga pantas jika Biro Kesra dimerger dengan Biro Kesmas. Jika rencana ini benar dilakukan, itu artinya akan kembali seperti dulu lagi yaitu Biro Mental dan Spiritual.
Selain itu, Biro Kerjasama rencananya juga akan digabung dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum. Sementara Badan Ketahanan Pangan (BKP) masih menimbulkan polemik apakah tetap menjadi SKPD sendiri atau dimerger dengan Dinas Pertanian atau ikut Dinas Peternakan.
“Masalahnya, pemerintah telah menetapkan ingin menjadi negara yang swasembada pangan dam swasembada daging. Jika BKP hanya menjadi salah satu bidang di SKPD terlalu kecil, tapi dalam aturannya tidak boleh ada lebih dari dua SKPD dalam satu bidang. Memang ada grade tiap SKPD apakah A, B atau C, tapi masih belum jelas seperti apa. Kalau pemprov jika melihat luas wilayah dan cakupan tupoksinya yang luas bisa masuk grade A semua,” ungkap Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo.
Sedangkan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang kemungkinan besar juga akan dimerger dengan Dinas PU lainnya. Apakah ikut Dinas PU Bina Marga atau ke PU Pengairan masih belum ditentukan, namun kemungkinan besar akan dimerger dengan Dinas PU Bina Marga dengan mengubah nama SKPD.
Begitu pula dengan Biro Humas dan Protokol yang kini dinilai perannya tidak maksimal. Apakah akan digabung dengan Biro Umum atau dimerger dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Humas ini juga masih dicarikan formulasinya yang tepat. Jangan sampai Humas tugasnya tidak sesuai fungsinya hanya mengurus iklan media saja,” katanya.
Tak hanya itu, ada beberapa jabatan yang kemungkinan besar akan dihapus. Yaitu salah satu jabatan asisten sekdaprov dan dua posisi staf ahli gubernur dari lima staf ahli menjadi tiga staf ahli saja. Namun hingga kini masih belum ditentukan jabatan mana yang akan dihapus, karena masih menunggu RPPĀ  Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Purnomo mengatakan, akan turut mengawal tentang kebijakan pemerintah yang akan memangkas jumlah SKPD. Karena penataan SKPD harus berjalan atas keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Penataan ini berdasarkan aturan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana konsekuensinya mengubah PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,” ujar Fredy. [iib]

Tags: