Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo
Komisi A DPRD Jatim berniat akan kembali mempertanyakan kepastian jabatan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebab, belum lama ini beredar kabar jika ada 17 kepala daerah termasuk Jawa Timur yang harus selesai pada September tahun ini. Khofifah-Emil sebelumnya terpilih pada Pilgub 2018 meskipun pelantikannya baru dilakukan 2019.
Jika mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2016 terkait Pilkada, jabatan keduanya memang harus berakhir pada tahun 2023. Pada awal tahun ini, Komisi A memang sempat mendapat penjelasan dari Kemendagri jika jabatan Khofifah-Emil selesai pada 31 Desember 2023.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku belum mendapat pemberitahuan terbaru mengenai akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dia menyebut hanya mengetahui kabar 17 Gubernur yang akan selesai September tahun ini, dari informasi pemberitaan di publik.
“Kita saat ini belum dapat surat resmi pemberitahuan dari Kemendagri. Kita coba rapat dulu untuk dibahas di Komisi A DPRD Jatim,” katanya, Selasa (30/5).
Sebagaimana mekanisme, kata dia, nantinya kekosongan jabatan perlu diisi penjabat (Pj). Sebab, Pilgub Jatim masih akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Freddy belum membeberkan secara rinci mekanisme pengisian penjabat itu, karena belum diketahui pasti akhir masa jabatan keduanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono saat dikonfirmasi terpisah menyebut juga belum mengetahui pasti kabar terbaru dari Kemendagri. Sebelumnya, tanggal 31 Desember disebut sebagai akhir masa jabatan Khofifah-Emil dengan asumsi bahwa itu merupakan batas akhir tahun 2023.
“Kalau nanti suratnya detil per September misalnya selesai, ya baru,” kata Adhy saat ditemui seusai menghadiri rapat paripurna di DPRD Jatim, Selasa (30/5).
Sebelum ada informasi terbaru dan resmi, Adhy menyebut pihaknya masih mengasumsikan jika pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim selesai pada 31 Desember 2023.
“Kita juga masih menunggu pemberitahuan dari Kemendagri. Belum ada informasi resmi, sementara kita sama-sama mempersepsikan kayaknya 31 Desember lah,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, menjelang tahun politik 2024 mendatang, sebanyak 17 gubernur di Indonesia akan mengakhiri jabatannya pada tahun 2023 ini.
Umumnya, mereka yang habis masa jabatannya telah menduduki posisi tersebut sejak memenangkan Pilkada pada 2018 lalu atau kurun lima tahun.
Hal tersebut juga diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. “Bulan September nanti ada 17 gubernur (habis masa jabatan)” ungkap Tito, di Jakarta, Kamis (25/5).
Dari 17 gubernur tersebut, salah satunya ada Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sendiri mulai berkecimpung di dunia politik sejak 1992 dengan bergabung dengan PDI Perjuangan.
Tidak hanya Ganjar Pranowo saja, ada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Ridwan Kamil memulai karier politiknya pada 2013 lalu saat diusung menjadi Wali Kota Bandung oleh PKS dan Partai Gerindra.
Selain itu, Ridwan Kamil juga dilirik beberapa partai dan maju ke Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 lalu dan terpilih. Kemudian, ada juga Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah mengikuti Pilgub Jatim pada 2018 dengan berpasangan bersama Emil Dardak, Bupati Trenggalek. Pasangan ini didukung oleh gabungan partai politik. Yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura. [geh.dre]
