Anggota TNI dari Kodim 0814 Jombang melakukan fogging di Desa Puton Kec Diwek Jombang. Di Desa ini korban meninggal akibat DBD sudah 2 orang, dan kini dua korban masih dirawat di RSUD Jombang.
Jombang, Bhirawa
Banyaknya korban meninggal akibat serangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jombang dan salah satu korbannya adalah anggota TNI, membuat Kodim 0814 Jombang melakukan Fogging atau pengasapan serta bersih bersih di Dusun Desa Puton Diwek Jombang, Kamis (28/1).
“Ini kepedulian kita TNI atas mewabahnya demam berdarah yang telah meenggut korban jiwa. Dengan kegiatan ini fogging dan bersih bersih selokan dan lingkungan, kita harapkan bisa ikut meminimalisir serangan DBD di masyarakat. Kami juga menghimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan,” ujar Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Arh M Fatkhurrahman yang memimpin langsung di lapangan.
Di Dusun Sanan, Desa Puton, Kecamatan Diwek ini merupakan salah satu kawasan yang endemik DBD. Bahkan di dusun tersebut sudah ada dua orang meninggal akibat gigitan nyamuk Aides Aigepty. Sisanya, masih ada dua orang menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang.
Selain melakukan pengasapan, jajaran Kodim 0814 Jombang juga melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), membersihkan lingkungan, serta menggerakkan program 3 M dan juga juga memeriksa kamar mandi warga guna memantau jentik nyamuk bersama tim jumantik.
Sementara itu, Pardjono, Kepala Desa Puton, mengatakan, serangan DBD diakuinya telah menyerang warga. Dikatakannya, untuk bulan Januari 2016 ini saja sudah ada dua warganya yang meninggal dunia karena gigitan nyamuk. Masing-masing korban bernama Zaki (7) dan Ikhsan Baihaqi (15). Dua korban tersebut meninggal di RSUD Jombang. “Saat ini masih ada dua warga Dusun Sanan, Desa Puton yang dirawat di rumah sakit Jombang karena DBD,”bebernya.
Belum KLB
Sementara itu, terkait kasus DBD yang telah banyak memakan korban 8 orang meninggal di Jombang ini. Pemerintah kabupaten masih belum menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa). Pemkab berdalih, keterbatasan anggaran menjadi penyebabnya.
’’Kaitannya penetapan KLB menurut kami bukanlah cara penyelesaian mewabahnya virus DBD ini. Karena kalau menetapkan status KLB, otomatis harus dianggarkan di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah),’’ ujarn Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat ditemui di Pendopo Kabupaten Jombang kemarin (27/1). Dia pun tak menampik, bila hingga saat ini pemkab Jombang belum menetapkan status KLB terkait mewabahnya virus DBD ini. Meskipun jumlah pasien DBD semakin membludak..
Dia menambahkan, dorongan kalangan legislative agar pemkab Jombang menetapkan status KLB dinilai tidak sesuai dengan kondisi anggaran yang ada. Sebab, penghujung tahun 2015 kemarin, baik pemkab maupun legislative tidak memploting anggaran khusu untuk dana KLB DBD. ’’Kalau pak dewannya menyampaikan seperti itu, anggarannya dari mana. Karena kalau kita menyampaikan status KLB, semua desa harus kita fogging, dan harus kita dibiayai. Nah saat ini memang belum ada dana yang dicadangkan untuk itu,’’ tandasnya. [rur]
