PNS di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tulungagung saat melakukan perekaman biometrik untuk alat absen fingerprint beberapa waktu lalu.
Tulungagung, Bhirawa
Kendati semua PNS lingkup Pemkab Tulungagung sudah menerima tunjangan penambahan penghasilan (TPP) berbasis kinerja, namun ternyata belum semua PNS menggunakan absen fingerprint saat masuk dan pulang kerja.
Masalahnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung belum bisa menuntaskan pemasangan alat fingerprint di seluruh instansi lingkup Pemkab Tulungagung.
Bahkan pemasangan alat presensi sidik jari dan pengenalan wajah berbasis online itu sempat dihentikan sementara pada Senin (6/5) lalu, karena alasan vendor (penyedia) pemasangan alat tersebut libur hari pertama pelaksanaan puasa Ramadan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung, Drs Arief Boediono MSi, mengakui jika BKD belum tuntas dalam pemasangan alat fingerprint dan perekaman biometrik PNS. “Memang masih ada beberapa instansi yang belum dipasang alat fingerprint. Kemarin pemasangan dihentikan sementara karena vendor minta off hari pertama puasa,” ujarnya kepada Bhirawa, Selasa (7/5).
Namun demikian, lanjut Arief Boediono, pemasangan dan perekaman biometrik PNS kembali dilanjutkan pada Selasa (7/5). “Dan hari ini (kemarin) rencananya pemasangan alat fingerprint dan perekaman biometrik PNS di Kantor Satpol PP,” tuturnya.
Arief Boediono memastikan semua instansi di lingkup Pemkab Tulungagung mulai OPD sampai SMPN akan terpasang alat absensi fingerprint pada pekan ini juga. Tepatnya tanggal 11 Mei 2019.
“Target kami 210 titik pemasangan fingerprint sudah selesai pada tanggal 11 Mei 2019. Jadi pada akhir pekan ini sudah tuntas,” paparnya.
Sementara itu, Kabid Dokumen Pengolahan Data dan Informasi BKD Kabupaten Tulungagung, Siti Baroroh, mengungkapkan dari 210 titik yang rencananya dipasang alat fingerprint, BKD Kabupaten Tulungagung sampai kemarin sudah melakukan pemasangan di 189 titik. “Jadi tinggal 21 titik saja,” katanya.
Ke-21 titik yang belum terpasang tersebut, menurut Siti Baroroh, berada di Kecamatan Pakel, Bandung dan Besuki. Selain juga di Kantor Satpol PP dan RSUD dr Iskak Tulungagung.
“Di kecamatan-kecamatan itu tidak hanya di kantor kecamatan. Tetapi juga di UPTD-nya Dinas Pendidikan dan UPTD-nya Disperindag yang di pasar-pasar serta SMPN,” jelasnya.
Sedang bagi PNS yang instansinya sudah dipasang dan belum juga melakukan perekaman biometrik, lanjut dia, dilakukan perekaman di Kantor BKD Kabupaten Tulungagung. “Kebanyakan yang belum melakukan perekaman karena perjalanan dinas atau sakit. Dan mereka sudah banyak yang melakukan perekaman di Kantor BKD,” terangnya. [wed]
